10 Alasan Menolak Kebijakan Lima Hari Sekolah

10 Alasan Menolak Kebijakan Lima Hari Sekolah
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMK Muhammadiyah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (03/06). Ilustrasi : Falahi Mubarok/ Radar Malang

jpnn.com, JAKARTA - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah sudah ditanda tangani oleh Muhadjir Effendy di Jakarta pada Senin, 12 Juni 2017.

Ada 11 pasal yang termuat dalam permen yang cukup menyita energi untuk memperdebatkannya.

Pasal terakhir memuat Permendikbud ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Kebijakan sekolah 5 hari sepekan yang berlaku itu untuk menyambut tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli 2017.

Lihat: Mendikbud Sudah Teken Permen Sekolah Lima Hari

10 Alasan Menolak Kebijakan Lima Hari SekolahMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Foto JPNN.com

Banyak penolakan. Khususnya dari daerah-daerah yang belum siap dengan kebijakan Muhadjir. Seperti apa alasan penolakannya?

Berikut JPNN merangkum 10 alasan menolak kebijakan lima hari sekolah:

1. Infrastruktur sekolah belum memadai. Masih banyak sekolah menerapkan dua gelombang yakni pagi dan sore karena keterbatasan kelas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah sudah ditanda tangani oleh Muhadjir Effendy di Jakarta pada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News