43 Anggota Dewan Belum Setor Laporan Kekayaan ke KPK
jpnn.com, SURABAYA - Anggota dewan wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, hingga pengujung 2018 kemarin, baru tujuh anggota DPRD Surabaya yang mengumpulkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) itu.
Artinya, ada 43 anggota dewan yang belum melapor. Padahal, jika instruksi tersebut tidak ditaati, anggota dewan yang terpilih lagi dalam Pileg 2019 nanti tidak bisa dilantik.
Tujuh orang yang sudah melaporkan LHKPN itu berasal dari empat fraksi. Di antaranya, Fraksi PKS yang sudah mengumpulkan ada empat orang.
Selanjutnya, Fraksi PDIP, Demokrat, dan Handap (Hanura, Nasdem, PPP) masing-masing satu orang, sedangkan fraksi lainnya belum mengumpulkan LHKPN.
Ketua Fraksi PKS Ibnu Shobir menyatakan bahwa fraksinya mengupayakan taat aturan. Dia tidak tahu bahwa fraksi lain belum mengumpulkan LHKPN.
''Yang jelas, setelah diobrak-obrak (ditagih KPK, Red), fraksi kami langsung memproses pengurusan LHKPN itu,'' jelasnya.
Di PKS masih tersisa satu orang yang datanya belum masuk ke server KPK. Setelah dicek, ternyata data milik Shobir yang belum masuk.
Baru tujuh anggota DPRD Surabaya yang mengumpulkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara
- Kementan Buka Suara soal Helikopter Mentan Amran
- Prabowo Ingin Pejabat Tak Jujur Lapor LHKPN Dijatuhi Sanksi
- Ganjar Sebut Kepatuhan Terhadap LHKPN Penting Untuk Cegah Kasus Korupsi
- AMPK Desak Polisi Periksa Pejabat Negara yang Tak Laporkan LHKPN
- Polisi Cecar Firli Bahuri Seputar Aset yang Tak Sesuai dengan LKHPN
- Sekjen Baru KKP Pernah Jadi Kapolda, Sebegini Nilai Hartanya