Anak Buah Megawati Persoalkan Harga Makam di DKI
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta Dinas Kehutanan agar gencar melalukan sosialisasi soal harga makam.
Hal tersebut dilakukan, lantaran banyak warga yang tak paham soal harga makam di Jakarta. Hal tersebut diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, William Yani.
Dalam melakukan sosialisasi, politisi PDIP ini meminta Dinas Kehutanan agar memasang plang sebesar-besarnya disetiap makam terkait berapa harga makam dan apa saja yang gratiskan.
“Jadi ketika ada plang sosialisasi semuanya jelas. Masyarakat jadi tahu mana yang gratis dan apa saja yang harus dibayar,” tegas Yani, kepada di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (13/9)
Yani pun menyebut, terkait soal makam ini, ada anggaran yang dialokasikan dalam APBD, dimana masing-masing wilayah mendapat anggaran 500 juta. Anggraran ini dialokasikan dimasing-masing suku dinas (sudin) Kehutanan di setiap wilayah di Jakarta.
“Anggaran sebesar 500 juta di setiap Sudin ini untuk membiayai peralatan orang yang meninggal. Jadi kalau masyarakat Jakarta tahu, semua peralatan meninggal itu sudah disediakan secara gratis oleh Sudin Kehutanan. Di sinilah saya katakan tadi perlunya sosialisasi pemasangan plang,” pungkasnya. (ibl)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta Dinas Kehutanan agar gencar melalukan sosialisasi soal harga makam.
Redaktur & Reporter : Adil
- Tamil Selvan: Gugatan PDIP ke PTUN Tak Akan Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran
- PDIP Masih Buka Pintu untuk Ahok di Pilkada Jakarta 2024, Tetapi
- PDIP Jaring Nama Untuk Pilgub Jakarta, Ada Risma, Azwar hingga Andika Perkasa
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran