Anggota DPR Temukan 8 Keanehan Kasus FPI Vs GMBI

Anggota DPR Temukan 8 Keanehan Kasus FPI Vs GMBI
Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - jpnn.com -Anggota DPR Sodik Mudjahid menuding jajaran Polda Jawa Barat tidak adil dan terkesan berpihak dalam menangani kasus bentrok Front Pembela Islam (FPI) versus Gerakan Masyarakat Bawa Indonesia (GMBI), di depan Mapolda Jabar, pekan lalu.

Politikus daerah pemilihan (Dapil) Jabar I ini bahkan menemukan fakta-fakta ketidakadilan serta keberpihakan Polda Jabar.

"Berkaitan dengan peristiwa di Bandung dan beberapa kota di Jawa Barat, beberapa hari terakhir, ada delapan fakta tindakan Polda Jabar yang tidak adil dan membela salah satu pihak yang terlibat konflik," ujar Sodik dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (17/1).

Dengan fakta-fakta ketidakadilan itu, kata Sodik, maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charliyan sebagai Kapolda Jabar, yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri, yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat.

"Jika hal ini dibiarkan maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, layak jika Kapolri Jenderal Tito yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional, memeriksa bahkan mencopot Irjen Pol Anton Charliyan sebagai Kapolda Jabar," pungkas Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini. (fat/jpnn)

Delapan fakta yang diungkap Sodik Mudjahid:

1. Kapolda Jabar (Irjen Pol Anton Charliyan) mengundang beberapa ormas untuk meminta masa mengimbangi masa FPI pada hari Kamis pekan lalu, dan hanya GMBI sebagai binaan Kapolda yang hadir.

2. Memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa.

Anggota DPR Sodik Mudjahid menuding jajaran Polda Jawa Barat tidak adil dan terkesan berpihak dalam menangani kasus bentrok Front Pembela Islam (FPI)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News