Banyak Daerah Bangkrut, APKASI Minta Pemekaran Ditunda

JAKARTA - Pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang 124 daerah yang terancam bangkrut karena lebih dari 60 persen anggarannya habis tersedot untuk membiayai gaji pagawai dan tunjangan pejabat tidak membuat Mendagri Gamawan Fauzi bergeming. Pun ketika beberapa wilayah sudah terindikasi bangkrut.

Saat di temui di Pameran Produk Unggulan dan Investasi Kabupaten Se-Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) kemarin (14/7), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tetap tidak mau mengakui ada kegagalan dalam sistem otonomi daerah (otoda). "Memang ada kekurangan, tetapi tidak bisa dikatakan gagal," ujarnya.

Begitu juga dengan fenomena defisitnya anggaran Pemkab Tasikmalaya tahun ini karena tidak sanggup menutupi pembangunan infrastruktur dan membayar utang. Data Kemendagri, total pendapatan Kabupaten Tasikmalaya di APBD 2011 adalah Rp 1,039 triliun. Namun, uang tersebut habis untuk belanja tidak langsung termasuk gaji pegawai Rp 970,388 miliar.

Dari angka tersebut, hanya Rp 210,980 miliar yang dipakai untuk membiayai pembangunan. Meski demikian, dia meminta agar masyarakat tidak terlalu dini mengatakan otoda telah gagal. Alasannya, sistem tersebutb baru berjalan 10 tahun. "Pilihan kita untuk otoda sudah tepat," imbuhnya.