Buruk Urus Asset, Kemdikbud Raih Disclaimer

JAKARTA—Amburadulnya sistem tata kelola asset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), ternyata menjadi salah satu pemicu buruknya penilaian atau opini BPK terhadap kinerja Kemdikbud. Gara-gara masalah pengelolaan asset ini, Kemdikbud harus menerima opini diclaimer dari hasil audit BPK tahun 2010.

“Salah satu persoalan yang menghambat peningkatan opini di lingkungan Kemdikbud adalah masalah asset. Tadi sudah kita coba solusinya ada semacam mapping mana asset priotitas diselesaikan,” ungkap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dalam pertemuan Mendikbud Muh Nuh dengan Anggota BPK dan Menpan-RB Azwar Abubakar di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Selasa (14/2).

Rizal menjelaskan, asset yang dimaksud adalah asset perguruan tinggi yang berada di bawah Kemdikbud. Menurutnya, banyak asset perguruan tinggi yang tidak tercatat. Bahkan, asset–asset berstatus hibah pun juga ada yang tidak tercatat dengan baik.  “Jika hal itu dibiarkan terlalu lama, maka dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan,” imbuhnya.

Dalam membahas masalah ini, lanjut Rizal, pihaknya telah berkomunikasi dengan Irjen Kemdikbud dan Sekjen Kemdikbud untuk mencari solusinya. Namun begitu, ia juga mengakui penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan sekaligus. Hal ini dikarenakan juga ada asset-aset yang pengadaannya berasal dari dana dekonsentrasi.