Ckck..Empat Kasus Kakap Berkarat di Kejati Malut
jpnn.com, MALUKU UTARA - Penanganan sejumlah kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) kini mulai dipertanyakan.
Pasalnya, ada penanganan empat kasus yang tergolong besar yang belum terselesaikan.
Yakni dugaan korupsi anggaran bantuan sosial (bansos) Pemkab Halmahera Selatan (Halsel), kasus anggaran proyek jalan lingkar Halmahera, kasus dugaan korupsi anggaran proyek jalan dan jembatan Sayoang-Yaba, Halsel, dan kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan menyambut gerhana matahari total (GMT).
Empat kasus yang sempat menyita perhatian publik pada pertengahan 2016 karena ditengarai melibatkan pejabat dan sejumlah anggota DPRD itu kini masih "berkarat" di laci kejati.
Dugaan korupsi anggaran bansos Halsel Rp 47 miliar itu mengemuka sejak 2009.
Sedangkan kasus dugaan korupsi anggaran proyek jalan lingkar Halmahera yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Malut bernilai Rp 40 miliar.
Juga, dugaan korupsi anggaran proyek jalan dan jembatan di Desa Sayoang-Yaba, Halsel, pada 2015 Rp 49,5 miliar. Proyek itu melekat di Dinas PU Malut. Kemudian, dugaan korupsi anggaran kegiatan menyambut gerhana matahari total (GMT) di Dinas Pariwisata Malut pada 2016 bernilai Rp 1,7 miliar.
Empat kasus dugaan korupsi tersebut masuk di meja kejati sejak pertengahan 2016.
Penanganan sejumlah kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) kini mulai dipertanyakan.
- Kejagung Pastikan Penanganan Kasus BOK Tapteng Terus Berjalan
- MAKII: Kasus Timah Orderan Siapa?
- 3 Tersangka Merintangi Aktivitas Tambang di Muratara Dilimpahkan ke Jaksa
- Kasus Timah Membuka Jalan Usut Permasalahan Tambang di Indonesia
- Boyamin Gojek
- Peran dan Modus dalam Kasus Korupsi PT Timah yang Rugikan Negara Rp 271 Triliun