Daripada Blokir Google, Lebih Baik Bentuk Polisi Cyber
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menyatakan pemerintah tidak mungkin menutup situs YouTube dan laman pencarian Google untuk mengatasi masalah pornografi dan kekerasan sebagaimana yang diusulkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
"Menurut saya, kontennya saja yang diblokir, tidak mungkin situsnya. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi membentuk polisi cyber untuk mengawasi berbagai konten yang tidak sesuai ketentuan," kata Meutya, menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (9/6).
Dia jelaskan, polisi cyber bekerja melakukan filtering konten negatif di internet. Jika ada konten negatif yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Menurut politikus Partai Golkar ini, Google dan Youtube merupakan situs yang memiliki akses ke berbagai informasi dan juga bisa dipakai untuk berbagai hal positif. "Penutupan situs yang menjadi sumber informasi adalah kurang tepat bagi kepentingan masyarakat," imbuhnya.
Lebih lanjut, anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara I mengungkap Amerika Serikat, Singapura dan Australia yang telah memaksimalkan polisi cyber. Indonesia ujarnya, harus segera menyesuaikan diri dengan perkembangan global seperti yang dilakukan negara lain.
Selain itu, Meutya juga menyarankan Kemenkominfo memperbaiki dan memperbaharui program penyaringan konten internet yang saat ini sudah berjalan, seperti Internet Sehat. "Daripada memblokir layanan Google dan YouTube, lebih bagus meningkatkan internet sehat karena kenyataannya banyak warga negara yang mendapatkan hal yang positif dari Google dan YouTube," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menyatakan pemerintah tidak mungkin menutup situs YouTube dan laman pencarian Google untuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sebut BI Fast Punya Kelemahan, Deni Daruri Sarankan Belajar dari AS
- Buka Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Menteri Siti Singgung Penggabungan 2 Kementerian
- Ngobras: Kementan Sosialisasikan Pengendalian Hama yang Efisien pada Padi dan Jagung
- Pj Gubernur Sumsel Dukung Pencegahan Korupsi lewat 2 Hal Ini
- Terancam PHK, Aliansi Karyawan PT PRLI Sebut Putusan PK Cacat Hukum dan Tidak Adil
- Kepala BNPT Ingatkan Waspadai Perkembangan Ideologi Terorisme dari Akarnya