Rabu, 23 Agustus 2017 – 15:14 WIB

Direktorat Politik Dalam Negeri Gelar Kegiatan Pendidikan Politik

Rabu, 21 Juni 2017 – 00:05 WIB
Direktorat Politik Dalam Negeri Gelar Kegiatan Pendidikan Politik - JPNN.COM

jpnn.com, TERNATE - Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri gencar menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik.

Kali ini, kegiatan Pendidikan Etika dan Budaya Politik dilangsungkan di Hotel Corner Palace Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa (20/6).

Dalam sambutanya, Direktur Politik Dalam Negeri DR. Drs. Bahtiar, M.Si. yang dibacakan oleh Kasubdit Pendidikan Politik mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membuka sarana dialog politik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, ormas dan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

“Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mengawal agenda demokrasi pemilu serentak 2019 dan pemilukada serentak tahun 2018,” terang Bahtiar, dalam kegiatan mengusung tema "Memperkuat Peran Masyarakat dalam Mendukung Agenda Demokrasi Pemilu Serentak 2019”.

Kegiatan pendidikan politik di ibu kota Provinsi Maluku Utara itu dihadiri pengurus partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih pemula, ormas/lembaga, kaum perempuan, dan kelompok marjinal.

Sebagai pembicara antara lain Cahyo Ariawan (Plt. Kasubdit Pendidikan Politik Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum), Abdullah Sadik, M.si (Kepala Badan Kesbang Kota Ternate), Syahrani Sumadoyo, m.si (Ketua KPU Provinsi Maluku utara), DR. Ali Lanting, Msi (akademisi).

Lebih lanjut, Bahtiar menekankan pentingnya kesiapan masyarakat di Provinsi Maluku Utara dalam menyongsong agenda pemilu serentak tahun 2019 serta pemilukada serentak tahun 2018.

“Kondisi dinamika kehidupan politik bangsa kita saat ini harus disikapi dengan keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dalam negeri, untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945,” terang Bahtiar.

SHARES
loading...
loading...
Masukkan komentarmu disini