JPNN.com 
Guru Pilih Pindah SMP Negeri, Sekolah Swasta Kelimpungan
jpnn.com, SURABAYA - Musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta di Surabaya menganggap audit inspektorat terkait bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) saat ini tidak tepat.
Yang dibutuhkan MKKS adalah pemkot memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun depan lebih baik. Transparan, taat aturan, dan akuntabel.
Koordinator MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo mengungkapkan, sebenarnya saat ini yang diminta kepala SMP swasta tidak rumit.
MKKS SMP swasta hanya membutuhkan kepastian dari pemkot bahwa tahun depan tidak ada kecurangan pelaksanaan PPDB.
"Kami harap ada revisi PPDB dari pemkot tahun depan," jelasnya.
Hal itu penting agar ke depan pelaksanaan PPDB tidak merugikan SMP swasta. Untuk mewujudkan hal itu, MKKS berharap Wali Kota Tri Rismaharini sudi menemui mereka.
Erwin berharap saat ini pemkot tidak menyeragamkan SMP swasta terkait dengan hasil temuan inspektorat.
Jika ada SMP swasta yang dinyatakan melanggar, pemkot bisa memberikan sanksi.
SMP swasta di Surabaya Jatim melayangkan protes audit Bopda yang dianggap kurang tepat.
- Hengki Ungkap Kebijakan Baru Penempatan Guru PPPK
- Ditanya Masalah Guru, Anies: Kebijakan Pendidikan Umum dan Agama Harus Setara
- Anies Akan Atasi Masalah Zonasi dengan Menyetarakan Sekolah Swasta dan Negeri
- Ingin Negara Tak Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta, Anies Singgung Guru PPPK
- Anies Berjanji Hapus Ketimpangan Antara Sekolah Negeri dan Swasta
- Janji Capres: Guru PPPK Boleh Mengajar di Sekolah Swasta
