JPNN.com 
Ini Isu-isu Krusial RUU Pemilu yang Belum Disepakati
jpnn.com, JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu belum juga mencapai babak final.
Sejumlah isu krusial masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Panitia Kerja maupun Pansus RUU Pemilu, untuk segera dirampungkan dalam waktu dekat.
Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat membutuhkan undang-undang tersebut sebagai dasar penyusunan peraturan pelaksanaan.
Karena pemungutan suara pemilu serentak sudah disepakati akan digelar 17 April 2019 mendatang. Untuk itu, tahapan verifikasi partai politik paling lambat sudah harus dilaksanakan 1 Oktober 2017.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, setidaknya masih terdapat beberapa isu krusial yang belum disepakati.
Sementara beberapa isu lainnya meski telah disepakati, namun masih perlu penjelasan lebih lanjut.
"Ada beberapa memang belum diputuskan, mudah-mudahan sebelum batas waktu selesai," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (6/6).
Berikut 4 Isu Krusial Yang Belum Disepakati:
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu belum juga mencapai babak final.
- Ribuan Aparat Amankan MK, Hasto PDIP Membatin Penabur Angin akan Menuai Badai
- Ternyata, Surya Paloh Pernah Ditawari Jadi Cawapres Jokowi pada 2014
- Pendataan Non-ASN, Menteri Anas Sebut Surat MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Apa tuh?
- Penghapusan Honorer 2023: MenPAN-RB Azwar Anas Jangan Plin-plan, Lanjutkan Agenda Pak Tjahjo
- Politikus PDIP Ini Bakal Dilantik Jadi Menteri, Siapa Dia?
- Kursi MenPAN-RB Masih Kosong, Tenaga Ahli KSP Merespons
.jpeg)
