Jokowi Bisa Kalah di Pilpres 2019 jika Ada Kondisi seperti Ini
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, syarat ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen yang sudah ditetapkan dalam UU Pemilu secara psikologis membuat Joko Widodo semakin percaya diri untuk bertarung di Pilpres 2019 mendatang.
Pasalnya, presidential threshold tersebut akan menghalangi munculnya tokoh-tokoh baru yang potensial kut berkontestasi dalam Pilpres 2019 mendatang.
“Apalagi secara resmi Partai Golkar dan PPP sudah mendukung Jokowi sebagai calon Presiden di 2019,” ujar Ujang di Jakarta, Senin (24/7).
Karena itu menurut Ujang, wajar jika partai-partai nonkoalisi pemerintah khawatir dengan PT tersebut. Bahkan ada yang berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kira MK adalah pertarungan terakhir. Jika di MK partai-partai penggugat kalah, maka peluang Jokowi untuk menang kembali di 2019 semakin terbuka,” ucapnya.
Meski demikian, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini menegaskan, politik itu sifatnya sangat dinamis. Artinya, segala kemungkinan bisa saja terjadi.
Misalnya terkait peluang Jokowi, meski cukup besar kembali menang pada pilpres mendatang, tapi jika tidak diimbangi dengan kinerja yang baik, kemungkinan kalah terbuka lebar.
"Saya kira memang ada hal-hal yang menjadi kunci. Misalnya kinerja, jika terlihat tidak baik dan terjadi guncangan ekonomi, maka incumbent bisa kalah juga," pungkas Ujang.(gir/jpnn)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, syarat ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen yang sudah ditetapkan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Aset Kripto di LHKPN 2 Pejabat Bidang Keuangan Mencurigakan, KPK Bergerak
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis