Kemendagri Yakin Jumlah Penghayat Kepercayaan Bakal Melonjak
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, jumlah penduduk penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia mencapai 138.791 jiwa. Lebih banyak dari penganut agama Konghucu yang hanya 67.580 jiwa.
Penghayat kepercayaan tersebar di 13 provinsi dan tergabung dalam 187 organisasi. Di mana dari jumlah organisasi yang ada, hanya 27 dinyatakan tidak aktif.
"Jika dibanding dengan penganut lima agama lain di Indonesia, jumlah tersebut memang sangat sedikit. Selain itu juga hanya terdata di 13 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia," ujar Zudan pada lokakarya pers Kemendagri yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11).
Zudan kemudian membandingkan dengan penganut agama Islam di Indonesia, totalnya mencapai 225.970.854 jiwa. Kemudian Kristen (20.051.166 jiwa), Katolik (8.192.815 jiwa), Hindu (4.663.322 jiwa) dan Budha (2.057.857 jiwa).
"Jumlah penghayat kepercayaan memang sampai saat ini tercatat 138.791 jiwa, tapi data ini nanti akan cepat melonjak dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan masyarakat penghayat kepercayaan boleh mencantumkan identitas kepercayaanya di KTP dan kartu keluarga. Karena selama ini ada penghayat kepercayaan yang menuliskan keyakinannya Budha, Kristen, Islam, Hindu, Katolik maupun Konghucu di kolom agama pada KTP dan KK-nya," kata Zudan.
Mantan penjabat gubernur Gorontalo ini mengaku, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah untuk melaksanakan putusan MK tersebut dengan memperhatikan aspek yuridis, manajemen pemerintahan dan aspek teknis.
"Dari aspek yuridis, perlu diketahui bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Artinya harus dilaksanakan. Kemudian satu lagi, agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang terpisah namun memiliki kesetaraan," katanya.
Sementara itu dari aspek manajemen pemerintahan, perlu pendataan lebih rinci jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia untuk memudahkan pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran nantinya.
Jumlah penghayat kepercayaan diyakini bertambah pascaputusan MK yang memperbolehkan penghayat masuk kolom agama KTP
- Semua Pihak yang Bersengketa di MK Harus Legawa Menerima Putusan Akhir
- Tanggapi Sengketa Pilpres 2024, GPKR Mengetuk Hati Para Hakim MK, Begini Harapannya
- MK Tolak Gugatan Pilpres 2004-2019, Pengamat: Yang Kalah Harus Legawa
- Anies Sebut Azas Bebas, Jujur Serta Adil Tak Dijalankan di Pemilu 2024
- Perang Bintang Tim Hukum pada Sidang Perkara PHPU di MK
- Bicara di MK, Anies Blak-blakan Sebut Pilpres 2024 Tidak Jujur dan Adil