Kepolisian Terkesan Lebih Sibuk Tangani Kasus Rizieq...
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Polri dan Kejaksaan Agung di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).
Menurut Komisioner Komnas HAM Siane Indriani, dalam pertemuan pihaknya menyampaikan sejumlah keluhan yang diterima. Baik dari Presidium 212 maupun dari organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di antaranya terkait penanganan kasus dugaan pornografi terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq maupun rencana pemerintah membubarkan HTI.
Pengaduan yang diterima menyebut pihak kepolisian terkesan lebih sibuk menangani kasus Habib Rizieq, daripada kasus lain yang dinilai jauh lebih penting untuk segera ditangani.
"Ada beberapa keluhan, negara terkesan masuk ranah pribadi, chat pribadi (kasus Rizieq,red). Kemudian kepolisian dinilai punya diskresi sangat besar, jadi bisa memilih mana kasus yang akan ditangani dan mana yang tidak," ujar Siane di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (9/6).
Selain menyampaikan keluhan-keluhan tersebut, Komnas HAM kata Siane, meminta agar pemerintah terutama aparat penegak hukum tetap menangani setiap perkara secara profesional. Agar kepercayaan masyarakat tetap baik.
"Kami minta ada kebijakan politik, lebih diutamakan keutuhan negara daripada terus menerus membuat rasa dendam yang baru," pungkas Siane. (gir/jpnn)
Sejumlah komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi Kementerian Koordinator Politik,
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Inilah 23 Amicus Curiae yang Dipertimbangkan MK, Ada dari Habib Rizieq, Megawati, dan Reza Indragiri
- Tenaga Honorer Laporkan Dirut RSUD Sibuhuan ke Komnas HAM
- Rohingya, Mencari Tempat Berlindung
- Habib Rizieq Siap Lindungi Aksi Mahasiswa dari Gangguan Preman
- Dukung Hak Angket, Habib Rizieq: Kecurangan Pemilu Harus Diselesaikan di DPR
- Banyak Kepala Daerah Tidak Netral Selama Pemilu 2024, Komnas HAM: Politik Uang