Klaim Berkas Dogiyai Tak Hilang, Kok MK Lapor Polisi?
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, Papua, Markus Waine-Angkian Goo tidak percaya dengan klaim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan informasi hilangnya berkas sengketa pilkada Dogiyai adalah tak benar.
Sebab, kuasa hukum Waine-Angkian, Andi Syamsul Bahri mengatakan, pihak MK sudah melaporkan soal dugaan hilangnya berkas Pilkada Dogiyai ke Polda Metro Jaya.
Karenanya dia mengatakan kalau tidak ada berkas yang hilang, lantas untuk apa adanya laporan ke polisi tersebut. "Mereka (MK) sudah melaporkan ke Polda (Metro Jaya) tanggal 9 (Maret 2017), soal kehilangan dokumen itu," kata Adi, Rabu (15/3).
Tak cuma melapor ke Polda Metro Jaya, yang lebih mengherankan Andi Syamsul lagi adalah MK membentuk tim untuk menelusuri dugaan hilangnya dokumen itu. Karenanya dia mengatakan, secara logika tidak mungkin MK melapor dan membentuk tim jika tak terjadi sesuatu.
Ke depan, Andi berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi supaya MK mendapat kepercayaan masyarakat kembali setelah dua hakim terjerat kasus korupsi.
"Kami menginginkan di MK sistem pengamanan (yang baik) itu jangan sampai terulang perbuatan begini. Bagaimana MK bisa dipercaya kalau perbuatan ini tidak dituntut secara tuntas," katanya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Guntur Hamzah membantah terjadi kehilangan berkas Dogiyai.
"Kehilangan berkas (Dogiyai) perlu kami klarifikasi itu adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa berkas perkara Dogiyai yang diproses di MK tetap ada yang asli," ujar dia di kantornya, Rabu (15/3). (boy/jpnn)
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, Papua, Markus Waine-Angkian Goo tidak percaya dengan klaim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan
Redaktur & Reporter : Boy
- 4 Menteri Jokowi Ini Dihadirkan pada Sidang PHPU Pilpres di MK? Tunggu Saja
- Semua Pihak yang Bersengketa di MK Harus Legawa Menerima Putusan Akhir
- Tanggapi Sengketa Pilpres 2024, GPKR Mengetuk Hati Para Hakim MK, Begini Harapannya
- MK Tolak Gugatan Pilpres 2004-2019, Pengamat: Yang Kalah Harus Legawa
- Anies Sebut Azas Bebas, Jujur Serta Adil Tak Dijalankan di Pemilu 2024
- Perang Bintang Tim Hukum pada Sidang Perkara PHPU di MK