Komisi V Soroti SDM Kementerian Perhubungan

Komisi V Soroti SDM Kementerian Perhubungan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (jaket hitam) saat rapat di DPR. Foto dok Humas Kemenhub

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing mengatakan, program nawacita Jokowi sebagian besar bertumpu di Kementerian Perhubungan.

Karena itu, dia menegaskan, perlu menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang capable, profesional dan memiliki integritas di kementerian yang dipimpin Menteri Budi Karya Sumadi ini.

Menurut Anton, Kemenhub harus berani mengambil langkah-langkah konkrit yang membesarkan pelayaran dan kemaritiman Indonesia. Tanpa terobosan, ujar dia, program menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia sebagaimana nawacita Presiden Joko Widodo hanya angan-angan.

Dia menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono, hanyalah sebagian kecil persoalan di kementerian. Untuk itu, persoalan-persoalan yang ada harus dituntaskan.

"Saya kira apa yang terjadi di Ditjen Perhubungan Laut beberapa waktu lalu hanya bagian kecil dari sejumlah kasus di kementerian itu," kata Anton dalam rapat dengar pendapat dengan Kemenhub di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/8).

Anton juga menyoroti sistem pendidikan maritim yang dikelola Kemenhub. Menurut dia, Badan Pengelola SDM Kemenhub jauh tertinggal dibanding negara lainnya.

Perusahaan pelayaran juga sudah jauh tertinggal dibanding Jerman dan bahkan Vietnam. Saat ini negara yang sedang leading pengembangan maritim adalah Korea.

Anton mengatakan, untuk meningkatkan kekuatan di poros maritim, Indonesia memerlukan sosok-sosok yang profesional untuk ditempatkan menempati jabatan strategis.

Kali ini giliran Kementerian Perhubungan yang kembali menjadi sorotan. Menhub dinilai tidak suka menempatkan orang-orang yang berpendidikan laut jadi pejabat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News