KPK Diminta Awasi Potensi Serangan Fajar di Sumsel

KPK Diminta Awasi Potensi Serangan Fajar di Sumsel
Awasi potensi politik uang. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok massa yang menamakan diri Kesatuan Aksi Pemantau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KAPAKKN Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta,Jumat (12/4).

Mereka mendesak KPK memelototi para pejabat di Sumsel, mulai gubernur, bupati/walikota, camat, lurah, hingga ketua RT/RW di Sumsel yang memiliki kerabat calon legislative.

“Ini penting untuk mencegah terjadinya money politic dalam pileg dan pilpres. Pemilihan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, bahkan DPD RI maupun pilpres, sudah terindikasi politik uang. Di Sumatera Selatan tanda-tanda bakal terjadinya pembelian surat suara sudah muncul,” begitu suara salah seorang demonstran.

Massa mengusung dua spanduk besar. “KPK TOLONG SADAP PEJABAT-PEJABAT SUMSEL YANG GUNAKAN UANG APBD 1,4 TRILYUN UNTUK SERANGAN FAJAR”.

Spanduk satu lagi berbunyi: “INGAT!!! GUBERNUR, BUPATI, ANAK ISTRI & KELUARGA MU JANGAN DIKARBIT JADI CALEG PAKAI UANG KORUPSI APBD 1,4 TRILYUN”.

KPK Diminta Awasi Potensi Serangan Fajar di Sumsel

KAPAKKN Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jumat (12/4). Foto: Istimewa for JPNN.com

Koordinator Lapangan dan Sekretaris KAPAKKN Ismaul Alkabir menduga beberapa oknum elite politik di lingkaran eksekutif pemerintahan secara terang-terangan melibatkan anggota keluarganya untuk mencalonkan diri di legislatif baik itu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kabupaten, maupun DPD RI.

Puluhan warga Sumatera Selatan berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/4) siang, terkait potensi serangan fajar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News