KPK Usul Inspektorat Daerah Dari Unsur Independen

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar pengawasan internal di pemerintahan daerah yang dipegang Inspektorat Daerah, diisi dari kalangan independen.

Hal ini bagian dari masukan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pertemuan di Istana Merdeka, Jumat (5/5).

Usulan ini, menurut Alex, dilatarbelakangi masih banyak kepala daerah (kada) yang terlibat kasus korupsi.

Baik gubernur, bupati maupun wali kota beserta jajarannya. Dari kajian lembaga antirasuah, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan internal.

"Kami tadi mengusulkan kepada Pak Presiden kenapa inspektorat itu tidak berperan? Karena dari sisi peraturan inspektorat itu diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda," ujar Alex.

Karenanya, dia mengusulkan supaya pengangkatan Inspektorat Daerah maupun auditornya tidak berada dalam kendali kada.

"Jadi ada semacam lembaga independen di luar pemerintah daerah. Itu nanti yang akan melakukan pembinaan kepada inspektur atau auditor. Untuk pengangkatan, harus dengan rekomendasi lembaga yang independen tadi," jelas mantan hakim di PN Jakarta Pusat.

Dia menambahkan, selama ini Inspektorat Daerah tidak bekerja secara independen karena ada ketakutan.