KPK Usut Hubungan Ipar Jokowi dan Tersangka Suap Pajak
jpnn.com - jpnn.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan ipar dari Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo dalam persidangan terdakwa suap penghapusan pajak Country Director PT EK Prima Indonesia Ramapanicker, Rajamohanan Nair, jika memang diperlukan.
Sebelumnya, Arif yang menjabat Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu sudah pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan suap penghapusan pajak PT EK Prima Indonesia.
"Arif adalah salah satu saksi, jika dibutuhkan dalam proses persidangan tentu akan dihadirkan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/2) malam di kantornya.
Dia mengatakan, KPK akan membuktikan apakah ada peran Arif dalam perkara ini. Termasuk dugaan soal hubungan bisnisnya dengan Rajamohanan, hingga perkenalan pejabat Ditjen Pajak. Hal itu diperlukan penuntut umum untuk membuktikan apa yang sudah didakwakan kepada terdakwa.
"Kami akan buktikan itu di persidangan, mulai porsi rekan bisnis, perkenalan dengan terdakwa dan pihak lain di Ditjen Pajak," papar Febri.
KPK, imbuh Febri tidak mau berandai-andai apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini. "Jika ditemukan informasi dan bukti yang cukup tentu akan dikembangkan," katanya.
Seperti diketahui, Rajamohanan didakwa menjanjikan fee kepada PPNS Ditjen Pajak, Handang Soekarno Rp 6 miliar terkait pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.
Dalam surat dakwaan disebutkan, sebagian uang itu akan diberikan kepada Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Namun ketika terjadi penyerahan pertama yakni Rp 1,9 miliar dari Rajamohanan kepada Handang, keduanya diciduk KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan ipar dari Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo dalam persidangan terdakwa suap penghapusan
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- KPK Tetapkan eks Pejabat Bea Cukai Sebagai Tersangka Pencucian Uang
- Inilah Dosa SYL, Pakai Duit Suap Buat Kepentingan Keluarga
- Usut Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Periksa Anggota DPR RI
- KPK Setor dari Rp8,2 Miliar Milik eks Wali Kota Ambon ke Kas Negara
- Soroti Barang Bukti OTT KPK, Kubu Bupati Sidoarjo Bakal Ajukan Praperadilan