KPPU Telusuri Kecurangan Distribusi Beras
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terus mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempelajari adanya kemungkinan kecurangan distribusi beras.
Namun, hingga kini, belum ada kesimpulan terkait dengan adanya praktik monopoli maupun kartel.
”Pengawasan terus kami lakukan. Kalau ada pelanggaran akan ditindaklanjuti,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf kepada Jawa Pos, Minggu (14/1).
Syarkawi juga menyebut buruknya sistem distribusi beras.
”Terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi,” ujar Syarkawi.
Dia menilai hal tersebut semakin diperburuk dengan rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.
Dia menambahkan, solusi jangka pendek yang harus diambil, antara lain, mengaudit data produksi di BPS dan Kementan bersama perguruan tinggi.
Selain itu juga optimalisasi peran Bulog dalam operasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani.
KPPU terus mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempelajari adanya kemungkinan kecurangan distribusi beras.
- Update Stok Beras hingga April 2024, Bulog: 1,27 Juta Ton
- BAZNAS Distribusikan 137 Ribu Paket Beras Zakat Fitrah Hingga ke Pelosok
- Tinjau Harga Bahan Pokok di Sumsel, Satgas Pangan Polri Simpulkan Temuan
- Kementan Gandeng TNI AD untuk Wujudkan Lampung Menjadi Sentra Produksi Beras Nasional
- Harga Beras Mulai Stabil di Pasar Tradisional, Alhamdulillah
- Bulog Ramal Harga Beras Tetap Tinggi, Tak Seperti Dulu