KPUD Diminta Rajin Komunikasi dengan Muspida

JAKARTA – Untuk mengantisipasi munculnya konflik yang melibatkan massa dalam pilkada 2010 ini, KPUD diharapkan agar sering berkomunikasi dengan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanri Bali Lamo mengatakan, koordinasi itu penting lantaran KPUD yang tahu tahapan-tahapan pilkada dan unsur Muspida yang bisa mengatasi persoalan gangguan keamanan.

“Dalam pilkada, KPUD yang tahu betul tahapan-tahapannya, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, kampanye, hingga hari H pencoblosan. Nah, polisi harus diberitahu tahapan-tahapannya itu,” ujar Tanri Bali Lamo kepada JPNN, Selasa (13/4).

Bisa juga, koordinasi KPUD lewat kepala daerah. Ini sesuai dengan pasal 121 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa KPUD dapat bekerjasama dengan pemda masing-masing. Nah, kepala daerah sebagai pimpinan Muspida, bisa membicarakan aspek gangguan keamannya dengan pimpinan kepolisian setempat yang juga menjadi anggota Muspida.

Jika koordinasi berjalan baik, lanjutnya, kasus tindakan anarkis massa di kantor KPUD Serdang Bedagai pada akhir pekan lalu, bisa diantisipasi sejak awal. “Jika KPUD tak peranh berkomunikasi dengan pemda, ya sulit. Karena aparat keamanan itu kan sudah punya protap dalam mengatasi gangguan keamanan,” ujar mantan Pjs Gubernur Sulawesi Selatan ini. (sam/jpnn)