Lagi, Pimpinan Honorer K2 Bicara soal Politik
jpnn.com, JAKARTA - Beberapa pekan belakangan ini, pernyataan sejumlah pimpinan honorer K2 sudah sarat urusan politik terkait Pilpres 2019.
Teranyar dari Koordinator Honorer K2 Kalimantan Barat Syarif Feriansyah, yang menyebut ada indikasi beberapa kepala daerah memaksakan kehendaknya agar memilih pasangan capres-cawapres 01 Jokowi - Ma'ruf.
Pemaksaan ini menurut Syarif juga menyeret honorer K2 yang saat ini tengah berjuang mendapatkan statusnya menjadi PNS.
BACA JUGA: Kepala BKPP Janji Semua Honorer K2 yang Lulus PPPK Bakal Diangkat
"Nasib honorer K2 sungguh miris. Sudah nasibnya diombang-ambingkan, dijadikan alat politik lagi," kata Ferry, sapaan akrab Syarif kepada JPNN, Kamis (7/3).
Dia mencontohkan honorer K2 di Jawa Barat. Ternyata banyak intervensi dari kepala daerah maupun pejabat yang menurut Ferry sangat berlebihan dan sudah tidak baik bagi kehidupan berdemokrasi.
"Teman-teman honorer K2 di Jabar dipaksa untuk mendukung petahana. Kan enggak boleh gitu. Masa iya sih, honorer K2 yang selalu ditinggalkan harus memilih lagi pemimpin yang lima tahun ini tidak bisa menunaikan janjinya menjadikan PNS," tuturnya.
Semua masyarakat termasuk honorer K2, lanjutnya, punya hak memilih pemimpinnya. Jadi tidak boleh dipaksakan kepada orang lain.
Para honorer K2 semakin terlihat sikap politiknya yakni mendukung Prabowo – Sandi karena kecewa pada Jokowi.
- 5 Permintaan Pimpinan Honorer & PPPK kepada Pemerintah, Semuanya Penting
- Info Terbaru untuk Honorer Bodong Pengin jadi PPPK 2024, Sorry Ye
- KemenPAN-RB Tetapkan 1,28 Juta Formasi CPNS & PPPK 2024, Honorer K2 - Non-K2 Diprioritaskan
- 1,7 Juta Honorer jangan Yakin Dahulu Kantongi NIP PPPK 2024, Cermati Pernyataan BKN Ini
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Keluar, Ada soal Pengangkatan PPPK 2024 Terbesar, Honorer K2 Teknis Harap-Harap Cemas
- Honorer K2 Teknis Berharap Diangkat PPPK, Tak Masalah Masuk Formasi Lulusan SD