Mbak Puan Dorong Defisit BPJS Kesehatan Dituntaskan Secara Gotong Royong

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan, pemerintah terus berupaya mengendalikan defisit keuangan dana jaminan sosial (DJS) Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS).

Salah satu caranya dengan membangun gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang kurang dari BPJS Kesehatan.

"Kami sedang dalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini antara pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang," ujar Puan, usai memimpin rapat tingkat menteri membahas tindak lanjut pengendalian defisit keuangan DJS Program JKN-KIS di Jakarta, Rabu 21 Juni 2017.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Mbak Puan menjelaskan, salah satu contoh cara gotong royong itu adalah dengan mensinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada 34 provinsi dan 531 kabupaten/kota bisa bersinergi bersama-sama mengatasi masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan ini.

"Pemda bisa kami dorong mengalokasikan APBD untuk anggaran kesehatan yang sesuai. Seharusnya anggaran pusat lima persen di sana (pemda) minimal sepuuh persen dari APBD. Intinya defisit BPJS Kesehatan ini dipikul sama-sama dalam gotong royong sehingga tidak terasa berat," kata Puan.

Dia juga menegaskan bahwa apa pun kondisinya, pemerintah pusat tetap berkomitmen kuat untuk menjalankan program BPJS Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

"Kami lakukan pembenahan juga agar masyarakat bisa memperoleh obat dan pelayanan kesehatan yang sesuai dan tepat waktu. Agar tak ada keluhan dari masyarakat," ujarnya.