Menjajal Jalan Terjal Perhutanan Sosial

Menjajal Jalan Terjal Perhutanan Sosial
Presiden Jokowi, Menteri LHK Siti Nurbaya (mengepalkan tangan) dan pejabat negara lainnya di Taman Hutan Raya Bandung, 11 November 2018. Foto: Dok. KLHK nutuk JPNN.

jpnn.com - Zaman HPH telah berlalu. Perhutanan Sosial untuk pemerataan ekonomi rakyat. Sejarah baru wajah pengelolalan hutan di Indonesia.

Wenri Wanhar – Jawa Pos National Network

“Perhutanan Sosial ini agar kesejahteraan rakyat naik. Kita serius mengurus keadilan ekonomi,” kata Presiden Joko Widodo, di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Bandung, Jawa Barat, 11 November 2018.

Hari itu, ribuan rakyat yang tergabung dalam berbagai kelompok tani di Jawa Barat sumringah. Mereka baru saja beroleh surat resmi hak pengelolaan atas hutan.
 
Saya berada di antaranya. Duduk di samping Edang Setiawan, warga Cihaur, kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Pria berusia 60-an tahun itu Ketua Gapoktan Hanjuang Berkah Jaya.

Kelompok Tani yang dipimpinnya beroleh hak mengelola hutan di Gunung Hanjuang Barat lebih kurang seluas 377 hektar.

“Surat yang sudah keluar untuk 149 KK (Kepala Keluarga--red),” katanya seraya menunjuk kotak kardus berisi surat keputusan negara.

“Nantinya per KK akan dibagikan masing-masing satu hektar. Sisanya untuk petani yang namanya belum masuk. Tapi, ada garapan. Nanti dikasih. Biar adil.”

Edang pun mengenang cerita turun temurun yang dia dapat dari orang-orang tua di kampung halaman. Semacam pepatah yang berbunyi bahwa nanti Gunung Hanjuang akan berubah jadi Gunung Uang.

Zaman HPH telah berlalu. Perhutanan Sosial untuk pemerataan ekonomi rakyat. Sejarah baru wajah pengelolalan hutan di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News