Mensos Apresiasi Terobosan Veri-Vali Data Miskin Pemprov Bengkulu

Mensos Apresiasi Terobosan Veri-Vali Data Miskin Pemprov Bengkulu
Mensos Khofifah Indar Parawansa pidato dalam acara Rapat Koordinasi Perluasan Program PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018 di Bengkulu, Jumat malam (12/8). Foto: kemensos for JPNN

jpnn.com, BENGKULU - Mensos Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi terobosan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperbaiki data kemiskinan di daerahnya.

Itu setelah Pemprov Bengkulu berinisiatif menggandeng beberapa perguruan tinggi untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Dari data yang didapatkan, Sabtu (12/8), ada enam perguruan tinggi yang dilibatkan. Yaitu Universitas Hazairin Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, IAIN Bengkulu, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Universitas Bengkulu, STAI Curup Bengkulu.

Naskah kerjasama tersebut ditandatangani bersama oleh seluruh kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu, enam rektor mewakili Perguruan Tinggi disaksikan Menteri Sosial dan Plt Gubernur Bengkulu.

"Perguruan tinggi ini akan membantu penyisiran inclusion dan exclusion error melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa. Langkah ini akan meminimalisir mana-mana saja warga yang berhak menerima bansos namun belum masuk dalam data dan juga sebaliknya," ungkap Khofifah dalam acara Rapat Koordinasi Perluasan Program PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018 di Bengkulu, Jumat malam (12/8).

Khofifah menjelaskan, menurut undang-undang nomer 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin seyogyanya masyarakat kurang mampu secara pro aktif mendaftarkan ke kepala desa/kelurahan dan dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan selanjutnya diteruskan ke Camat, Bupati/Wali Kota, Gubernur dan ahirnya diteruskan ke menteri yang menyelenggarakan bidang kesejahteraan sosial.

Menurut Khofifah, Inisiasi pemerintah Provinsi Bengkulu ini sangat penting mengingat tahun 2018 akan ada 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan integrasi bansos secara komplementaritas.

Khofifah berharap terobosan ini bisa diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia karena pada dasarnya pemerintah daerah khususnya pemerintahan di desalah yang paling tahu sebaran kemiskinan di wilayahnya.

Mensos Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi terobosan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperbaiki data kemiskinan di daerahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News