Meski Mendukung Jokowi, JK Tetap Kingmaker Anies
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi memprediksi Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan maju di kontestasi Pilpres 2019.
Ari mendasari pandangannya pada perkembangan politik jelang pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, 4-10 Agustus mendatang.
"Saya rasa dengan perkembangan politik terbaru, JK tidak akan maju dan tetap mengikuti komitmen awal untuk pensiun dari dunia politik," ujar Ari kepada JPNN, Jumat (13/7).
Pengajar di Universitas Indonesia ini lebih lanjut mengatakan, dalam perjalanan hidupnya kini memasuki usia 76 tahun, JK sudah memperoleh segalanya. Baik itu jabatan maupun harta melimpah dari perjalanan panjang bergelut di dunia usaha dan politik.
"Karena itu, saya yakin JK punya kalkulasi politik sendiri untuk tidak maju lagi di Pilpres 2019," ucapnya.
Ari lebih meyakini JK akan menjadi kingmaker bagi Anies Baswedan, meski terkesan mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Menurut Ari, hubungan dekat JK-Anies terlihat jelas di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, dimana JK berperan besar menempatkan Anies sebagai calon gubernur hingga kemudian terpilih menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama.
"Tapi sepertinya JK sadar, dukungan personal atau dana saja tidak cukup. Untuk mendorong Anies maju di pentas Pilpres 2019 butuh mesin partai. Sementara secara de jure dan de fakto, power JK di Golkar sudah memudar," pungkas Ari. (gir/jpnn)
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi memprediksi Wakil Presiden Jusuf Kalla akan terus bermanuver untuk menyokong Anies Baswedan di Pilpres 2019
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02
- MK Tolak Permohonan AMIN, Tiga Hakim Konstitusi Ajukan Pendapat Berbeda
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis