MK Perbolehkan Media Siarkan Langsung Sidang Sengketa Pilpres 2019
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengedepankan transparansi untuk sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Publik bisa mengakses jalannya persidangan yang dimulai pada 14 Juni 2019.
"Jadi, semua di bawah pengawasan publik. Jadi kami ingin ini terbuka," ucap Hakim MK I Dewa Gede Palguna ditemui ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/6) ini.
Baca: Senior Demokrat Mulai Gerah dengan Tindakan Ferdinand, Andi Arief dan Rachland
Contoh keterbukaan itu, kata dia, MK memperbolehkan sidang PHPU Pilpres 2019 disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional.
"Stasiun TV ikut live," kata dia.
Baca: Komnas HAM Minta Polri Beri Akses untuk Besuk Tersangka Kerusuhan 22 Mei
Lagi pula, ucap dia, persidangan selalu terbuka dan transparan untuk publik. Terlebih persidangan berkaitan dengan Pilpres yang menuai sorotan seluruh rakyat.
"Sesungguhnya dalam sidang apa pun memang sudah seperti itu memperlakukannya hanya ini karena pemilihan presiden. Jadi, ketika kami memeriksa pengujian UU juga seperti itu perlakuannya, hanya tidak dipublikasikan," ucap dia.(mg10/jpnn)
Mahkamah Konstitusi (MK) mengedepankan transparansi untuk sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Publik bisa mengakses jalannya persidangan yang dimulai pada 14 Juni 2019.
- Semua Pihak yang Bersengketa di MK Harus Legawa Menerima Putusan Akhir
- Tanggapi Sengketa Pilpres 2024, GPKR Mengetuk Hati Para Hakim MK, Begini Harapannya
- MK Tolak Gugatan Pilpres 2004-2019, Pengamat: Yang Kalah Harus Legawa
- Anies Sebut Azas Bebas, Jujur Serta Adil Tak Dijalankan di Pemilu 2024
- Perang Bintang Tim Hukum pada Sidang Perkara PHPU di MK
- Bicara di MK, Anies Blak-blakan Sebut Pilpres 2024 Tidak Jujur dan Adil