Muhaimin Didesak Tuntaskan Kasus Perburuhan di Bintan

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak Menakertrans Muhaimin Iskandar mengusut tuntas dan menidak tegas berbagai pelanggaran oleh Disnaker Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam menyelesaikan sengketa perburuhan di PT Gimmill Industrial Bintan (GIB).

“Kami minta Menakertrans membantu penyelesaian hak-hak pekerja Gimmil Industrial Bintan agar segera terbayarkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan menindak pejabat Disnakertrans Bintan yang telah menganjurkan PT GIB melakukan PHK massal terhadap buruhnya tanpa kompensasi,“ tegas Rieke, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (5/8).

Menurutnya, Disnakertrans Bintan semestinya menyelesaikan sengketa perburuhan sesuai aturan di Tripartit. Rieke yang dalam kesempatan itu didampingi rekannya dari FPDI Perjuangan lainnya Eva Kusuma Sundari, Ketua Serikat Pekerja PT Gimmil Andri Winarko dan kuasa hukum Sumarno, mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para pekerja. Sebab, tindakan represif itu telah mengakibatkan enam buruh luka-luka dan dirawat di RSUD Kepri.

Sedangkan Eva menambahkan, dirinya akan mengirim surat ke Kapolri yang ditembuskan ke Kapolda Kepri. "Nanti setelah reses, pasti saya akan tanyakan ke Kapolri dalam raker komisi III dengan Kapolri,“ kata Eva seraya berjanji akan mendatangi Mabes Polri setelah Kapolri menerima surat yang dikirimkannya.