Pemerintah Akui Video Kekerasan Papua
Sebut Tindakan Prajurit Tidak Profesional, Bantah Operasi Militer
Jumat, 22 Oktober 2010 – 12:54 WIB
JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengakui video kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI di Papua. "Memang ada tindakan dari para prajurit di lapangan yang berlebihan dalam menangkap orang yang dicurigai sebagai orang atau kelompok-kelompok yang melakukan tembakan. Karena mereka memang diketahui memiliki senjata," kata Menteri Koordinator Politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto di kantor Presiden, Jumat (22/10). Seperti diketahui, sepekan silam beredar video aksi kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap sejumlah warga sipil di Papua. Aksi kekerasan yang pertama kali disebarkan oleh kelompok yang mengaku dari Asian Human Right Commision itu kemudian juga ditayangkan oleh televisi di Indonesia. Menurut Djoko, hingga saat ini tim yang dibentuk TNI belum memastikan lokasi peristiwa itu. "Penyelidikan masih akan terus berkembang. Termasuk dimana lokasi, dan siapa saja yang terlibat. Yang pasti, masalah ini sudah ditangani oleh tim khusus, dan panglima Kodam XVII/Cenderawasih sangat concern atas masalah ini."
Meski begitu, Djoko menegaskan, aksi para prajurit yang dinilainya berlebihan itu bukan bagian dari operasi militer di Papua. "Aparat TNI tidak pernah melakukan operasi militer di Papua," kata Djoko menegaskan.
Baca Juga:
Djoko mengakui, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan prajurit TNI dan sudah ditayangkan di televisi, dan situs internet Youtube merupakan tindakan yang tidak profesional. "Hingga kini, pihak TNI masih terus melakukan penyelidikan akan peristwa tersebut," Djoko menambahkan.
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengakui video kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI di Papua. "Memang ada tindakan dari para prajurit di lapangan
BERITA TERKAIT
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat