Kamis, 29 Juni 2017 – 17:43 WIB

Penyaluran BOS Kembali ke Sistem Lama

Rabu, 18 Mei 2011 – 05:09 WIB
Penyaluran BOS Kembali ke Sistem Lama - JPNN.COM

SHARES
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menilai ada yang tidak beres dalam sistem baru penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ini. Sistem baru ini, dana dari pusat tidak langsung ditransfer ke rekening sekolah. Tapi masuk dulu ke rekening pemerintah kota atau kabupaten.

Sebelum sistem baru tersebut, dana BOS dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikirim ke Kemendiknas, lalu ditransfer ke seluruh sekolah penerima dana BOS. Namun, dengan pertimbangan otonomi daerah sistem tersebut dirubah. Dari kementerian langsung ke pemerintah kota atau kabupaten. Selanjutnya, oleh pemerintah daerah setempat, duit tadi ditransfer ke rekening sekolah.

Tahun ini, anggaran untuk dana BOS tercatat mencapai Rp 16,265 triliun. Dana tersebut dikucurkan ke 27 juta lebih siswa di 146 ribuan SD, dan 9,5 juta siswa di 34 ribuan sekolah. Dana ini ditransfer ke pemerintah setiap empat bulan sekali.

Model baru pengucuran dana BOS ini ternyata merugikan pihak sekolah. Pemerintah tidak bisa mentranfser dana itu kesekolah karena terkendala perda distribusi dana BOS yang belum ada. Daerah ogah tersangkut tindak pidana korupsi karena menyalurkan dana pusat tanda ada perda atau perwali dan perbup.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto mengatakan, keterlambatan penyaluran ini memang merugikan siswa dan sekolah. Untuk itu, dia mengatakan Kemendiknas akan mengevaluasi betul terhadap model baru sistem penyaluran dana BOS itu. "Sistemnya bisa dikembalikan ke model lama," tandasnya. Yaitu, duit dari pemerintah pusat langsung di transfer ke rekening sekolah.

Usulan perubahan kembali sistem penyaluran dana BOS ini, masih akan diputuskan lagi di Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk mengupayakan usulan tersebut, Suyanto menjelaskan evaluasi tidak akan butuh waktu lama. Sebab, sejak dikucurkan awal tahun ini, kasus mandeg-nya dana BOS di rekening pemerintah daerah tidak kunjung rampung.

Suyanto menjelaskan, sistem baru pencairan dana BOS tidak bisa dihentikan atau dirubah di tengah jalan. Sebab, ini terkait dengan APBN untuk dana BOS yang sudah ditetapkan. "Jika dirubah, otomatis tahun depan dan APBN nya mengikuti sitem yang baru," tandasnya.

Dengan pengembalian sistem lama penyaluran dana BOS, diharapkan prinsip-prinsip penyaluran bisa berjalan baik. Prinsip itu adalah, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna. Kemendiknas juga menuntut pihak sekolah untuk membuat laporan penggunaan dana BOS supaya ketiga prinsip tadi bisa dipertanggung jawabkan. (wan)
Masukkan komentarmu disini