Pernyataan Keras Ketum ADKASI soal Honorer K2
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) ikut bersuara keras terhadap kebijakan pemerintah menaikkan gaji aparat desa setara PNS golongan IIA, namun kurang memerhatikan honorer K2. Menurut mereka pemerintah harus bersikap adil dalam memperlakukan anak bangsa.
"Kami kecewa berat. Mestinya presiden adil. Jangan hanya aparat desa yang diperhatikan. Honorer K2 (kategori dua) yang juga pengabdiannya puluhan tahun harus diperhatikan," kata Ketua Umum ADKASI Lukman Said yang dihubungi JPNN, Rabu (30/1).
Kebijakan yang tidak berkeadilan ini, lanjut Lukman, sangat melukai seluruh honorer. Selama belasan hingga puluhan tahun, honorer K2 sudah mengabdikan diri dengan gaji Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu.
Namun, di saat ada kebijakan meningkatkan kesejahteraan SDM, pemerintah abai terhadap honorer K2.
"Presiden jangan lupakan honorer K2. Honorer K2 layak dinaikkan gajinya," tegas Lukman yang juga ketua DPRD Pasangkayu, Sulbar, ini.
Ketum ADKASI Lukman Said. Foto: Istimewa for JPNN.com
Politikus PDIP ini menyayangkan sikap cuek pemerintah terhadap perjuangan honorer K2 dan ini melukai rasa keadilan. Mestinya presiden mengajak honorer K2 bicara. Jangan malah menganggap honorer K2 itu musuh di dalam negeri sendiri.
Soal Honorer K2, Ketum ADKASI mengingatkan pemerintah agar tidak semena - mena kepada orang yang sudah mengabdi pada negara.
- Pemda Serius Angkat Honorer Lulusan SD/SMP Jadi PPPK 2024?
- Honorer K2 Meninggal Sesaat sebelum Penyerahan SK PPPK, Bagaimana Hak-haknya sebagai ASN?
- Honorer Lulusan SD/SMP Diangkat PPPK 2024, Keseriusan Pemda Diuji
- 5 Permintaan Pimpinan Honorer & PPPK kepada Pemerintah, Semuanya Penting
- Info Terbaru untuk Honorer Bodong Pengin jadi PPPK 2024, Sorry Ye
- KemenPAN-RB Tetapkan 1,28 Juta Formasi CPNS & PPPK 2024, Honorer K2 - Non-K2 Diprioritaskan