Plan B Jika Lobi Pembatalan Pemangkasan Kuota Haji Gagal
Kamis, 20 Juni 2013 – 05:37 WIB
JAKARTA--Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar melakukan negosiasi mengenai pembatalan pemangkasan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi. Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Anggito Abimanyu sudah mempersiapkan rencana jika negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi gagal. Anggito mengusulkan agar sisa kuota undangan dialihkan menjadi kuota umum. Namun, pihaknya tetap optimis negosiasi akan berjalan lancar dan Pemerintah Arab Saudi menerima permohonan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan pemangkasan kuota haji. "Pemerintah telah mengirim menteri-menterinya beserta para dirjen dan staf ahli untuk melakukan pembicaran mengenai permohonan pemangkasan kuota haji tahun ini. Semoga hasilnya yang terbaik", ungkapnya.
"Memang benar, usulan itu memang ada", ujar Anggito kemarin (19/6). Anggito menjelaskan, usulan tersebut guna mengurangi antrian haji Indonesia yang semakin menumpuk sebagai akibat dari adanya pemangkasan kuota yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, pihaknya masih belum tahu berapa jumlah kuota undangan yang akan diberikan Pemerintah Arab Saudi untuk tahun 2013 ini. Sehingga, ia masih belum bisa memperkirakan berapa sisa kuota yang akan dialihkan nantinya.
Baca Juga:
"Kami masih belum tahu, tapi kami akan mengusulkan pengalihan sisa kuota undangan tersebut pada Pemerintah arab Saudi jika memang nantinya negosiasi awal gagal", jelasnya.
Baca Juga:
JAKARTA--Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar melakukan negosiasi mengenai pembatalan pemangkasan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi. Direktur
BERITA TERKAIT
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat
- Bea Cukai dan Bareskrim Polri Berkolaborasi Gagalkan Peredaran Narkotika di 2 Daerah Ini