Polri Tepis Isu Muatan Politik di Balik Penghentian Kasus Slamet Ma’arif
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pihak menuding ada muatan politik di balik penghentian kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeret Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka.
Namun, hal ini langsung dibantah oleh Polri. Korps Bhayangkara memastikan penghentian kasus itu sudah melalui prosedur dan pertimbangan yang matang.
“Tentunya Polri profesional dalam melakukan proses penyidikan. Harus ada fakta hukumnya secara komprehensif,”kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (27/2).
Sebelumnya, Polresta Surakarta menyetop kasus yang menjerat Slamet, sekaligus menggugurkan status tersangkanya.
“Dari hasil rapat diambil keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Agus Triatmaja, Senin (25/2).
Agus menambahkan, kasus ini dihentikan berdasar pada sejumlah pertimbangan. Salah satunya terdapat penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari ahli pidana dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lalu, unsur mens rea atau niat dari pelaku belum bisa dibuktikan. Apalagi, Slamet juga mangkir setelah dipanggil dua kali oleh penyidik. Sedangkan, masa penyelesaian perkara di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki tenggat waktu maksimal 14 hari. (cuy/jpnn)
Polisi memastikan penghentian kasus Slamet Maarif sudah melalui prosedur dan pertimbangan yang matang.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- 4 Jenderal Polri & Wartawan Kompak Berbagi Kebaikan saat Ramadan
- Jenderal Sigit Buka Rakernis Gabungan 5 Divisi Satker Polri
- Demo di Mabes Polri, PB KAMI Minta Polisi Berantas Pembuat Oli Palsu Tanpa Pandang Bulu
- Tim Mabes Polri Pantau Langsung Pelaksanaan Pemilu di Kampar
- Kombes Rishian Diduga Tersandung Kasus Pemotongan Tunjangan Dana Pengamanan Pemilu
- Koalisi Aktivis Muda Melaporkan Zulhas ke Mabes Polri