Presiden Minta Sebaran ASN Dihitung Kembali
jpnn.com - jpnn.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan fokus pemerintah tahun ini adalah mengurangi ketimpangan antardaerah, antarwilayah dan mengatasi kesenjangan sosial.
Untuk itu, presiden langsung memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menghitung kembali sebaran ASN.
"Saya minta menpan-RB, menghitung lagi sebaran ASN di seluruh wilayah negara kita, dengan demikian terlihat jelas jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditambah, yang perlu dikurangi di setiap wilayah," ujar Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Rabu (18/1).
Sebab, dengan sebaran ASN yang merata, akan bisa memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Tidak hanya itu, kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat tapi semakin merata di seluruh pelosok tanah air.
Presiden tidak ingin rakyat di daerah-daerah terpencil, di perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan ASN. Sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan.
Selain itu, Kemenpan harus mampu mengatur ASN secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, juga kemampuan keuangan negara serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistim pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-goverment.
Ratas ini selain dihadiri oleh Menpan-RB Asman Abnur, juga Menko PMK Puan Maharani, Menko Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, hingga Mendikbud Muhadjir Effendy.(fat/jpnn)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan fokus pemerintah tahun ini adalah mengurangi ketimpangan antardaerah, antarwilayah dan mengatasi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Mendagri Tito Maklumi Gibran Tak Hadiri Acara Penting Ini
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas
- Malam-malam, Prabowo-Gibran Temui Jokowi di Istana
- Tip Bisnis dari Sri Agustin, Nasabah PNM Mekaar yang Dipuji Jokowi
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Aset Kripto di LHKPN 2 Pejabat Bidang Keuangan Mencurigakan, KPK Bergerak