JPNN.com 
PSI Ingin Hapus Pasal Karet UU ITE
jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap melakukan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat masuk ke parlemen setelah Pemilu 2019.
Komitmen ini disampaikan juru bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo.
BACA JUGA : Apakah Memanggil Jokowi dengan Cak Jancuk Kena Jerat UU ITE?
Revisi UU ITE dirasa perlu karena masih ada pasal karet dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
“Pasal 28 ayat 2 sering digunakan sebagai alasan untuk menangkap seseorang yang menyampaikan pendapat secara terbuka atau dalam suatu forum tertutup, kemudian kontennya menyebar melalui internet,” ujar Sigit.
BACA JUGA : Jokowi Setuju Merevisi Pasal Karet Dalam UU ITE
Kasus terakhir yang mencuat adalah penangkapan Robertus Robet yang menyanyikan plesetan Mars ABRI dan kemudian dijerat dengan Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat 2 UU ITE.
Revisi UU ITE yang pernah dilakukan pada 2016 lalu ternyata hanya melakukan tambal sulam.
- PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Posko Aduan ‘Komplain’ Penonaktifan NIK
- Kaesang Minta RJ2 Seleksi Sukarelawan yang Ingin Maju di Pilkada 2024
- Menjelang Pilgub, DPRD Wanti-wanti Pemprov DKI Soal Ini
- Amankan Transaksi Keuangan Digital, Privy Kembangkan Fitur ERDS
- Masuk Bursa Bacagub DKI Jakarta, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri
- PSI Mengeklaim Warga Jakarta Butuh Gubernur seperti Jokowi
