Semua Daerah harus Terhubung LAPOR!-SP4N Tahun Ini
Masih minimnya daerah yang terhubung disebabkan menunggunya pelantikan pejabat baru berdasarkan SOTK yang baru.
Hal tersebut mengakibatkan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik di daerah yang bersangkutan tertunda.
Menurutnya, pelaksanaan Bimtek bertujuan agar pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan pelayanan publik bisa berjalan normal kembali, sehingga mencapai sasaran yang diharapkan.
Yaitu keterhubungan dan aktivasi serta user dan password bagi admin dan pejabat penghubung.
Diah memastikan identitas sistem pengelolaan pengaduan yang sudah terbangun di pemerintah daerah tidak akan hilang.
Dengan adanya aplikasi LAPOR!-SP4N, pemerintah daerah bisa terhubung dengan sistem tersebut yang dikelola Kementerian PANRB, dan tetap mengedepankan identitas serta sistem daerah itu sendiri.
Sesuai dengan road map, kementerian PANRB bisa memetakan sekaligus melihat bagaimana statistik kinerja bersama dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
“Kementerian PANRB membantu pimpinan daerah dalam rangka tindak lanjuti aspirasi dari masyarakat, di mana era open data tidak bisa kita cegah, masyarakat bisa sampaikan semua aspirasinya tentu dengan prosedur yang ada," tegasnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan pada tahun ini seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik
- Masuk Bursa Bacagub DKI Jakarta, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri
- Bisakah Pasien Kanker Berpuasa di Bulan Ramadan, Simak Penjelasan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- Pemprov Jateng Kembali Galakkan Pasar Murah untuk Stabilkan Harga Pangan Menjelang Lebaran
- Kecelakaan Kapal Korea, Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK WNI
- Menteri PPPA Apresiasi Pertamina Bina Program Pemberdayaan Perempuan & Anak di Sulsel
- Amankan Lebaran Idulfitri 2024, Ribuan Personel Gabungan di Sumsel Diterjunkan