Kamis, 29 Juni 2017 – 19:35 WIB

Sistem 144 SKS Terlalu Bebani Mahasiswa

Selasa, 20 Juni 2017 – 13:19 WIB
Sistem 144 SKS Terlalu Bebani Mahasiswa - JPNN.COM

Mahasiswa. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

SHARES

jpnn.com, SEMARANG - Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR ke Provinsi Jawa Tengah menerima keluhan banyaknya Sistem Kredit Semester(SKS).

Terutama SKS yang harus dicapai mahasiswa untuk menyelesaikan masa perkuliahan mencapai 144 SKS.

Beban ini terlalu berat dan menghambat kreativitas mahasiswa.

Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR dipimpin Wakil Ketua Abdul Fikri Faqih di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.

Hadir pula dalam acara ini rektor-rektor kampus di Jawa Tengah meliputi Rektor Undip, Rektor Unsoed, UNS, Unes, Universitas Tidar, ISI Surakarta, Poltek Negeri Semarang, Poltek Maritim, Poltek Negeri Cilacap, Unkris Salatiga, Universitas Sultan Agung, Untag, Universitas Muria Kudus dan Universitas Pekalongan.

Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga John A.Titaley mengungkapkan, sistem 144 SKS tersebut terlalu membebani mahasiswa dan dosen.

Pasalnya, mahasiswa tidak bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik dan dosen tidak bisa melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas mengajar.

Menanggapi hal itu Ketua Tim Kunspek Abdul Fikri mengatakan, memang sistem SKS itu menjadi beban terutama karena dalam empat tahun harus menyelesaikan 144 sks.

Jika dibagi berarti dalam sepekan mahasiswa harus belajar selama 54 jam, padahal di kampus luar negeri dalam sepekan hanya 36 jam.

“Pantas lulusan luar negeri lebih kreatif dan lebih banyak melakukan penelitian, karena mereka punya space waktu. Berbeda dengan mahasiswa kita yang terlalu dibebani dengan 54 jam kerja dalam sepekan, dosen juga dibebani dengan banyak waktu mengajar sehingga waktu dosen untuk membuat penelitian berkurang. Kami akan mengevaluasi sistem ini dengan Menteri Ristek dan Dikti,” tutur politikus PKS tersebut.

Sedangkan anggota Tim Kunspek Mujib Rohmat menyoroti pemerintah yang tidak memiliki blue print jangka panjang untuk pendidikan.

Seiring pergantian menteri berbeda pula program yang dibuat sehingga membebani peserta didik.

Dia juga menyoroti pendirian kampus politeknik yang seharusnya didirikan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di sekitar kampus tersebut, sehingga ketika lulus kuliah mahasiswa bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan berperan membangun ekonomi di daerahnya. (adv/jpnn)

TAGS   DPR RI dpr
Masukkan komentarmu disini