Terkait Sekolah Lima Hari, Presiden Diminta Segera Bersikap Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy masih menuai kontroversi.
Presiden Joko Widodo didesak segera mengambil keputusan yang lebih tegas terkait masalah ini. Sebab, tahun ajaran baru dimulai bulan depan.
Kebijakan sekolah lima hari yang tertuang dalam Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah tersebut memang mendapatkan penolakan dari PBNU. Tapi, juga mendapatkan dukungan dari PP Muhammadiyah.
Ketua LP Ma'arif NU Z. Arifin Junaidi berharap Presiden Joko Widodo bisa segera mengeluarkan kebijakan yang lebih jelas terkait lima hari sekolah.
Lebih tegas dia meminta agar kebijakan yang dibuat Mendikbud itu tidak dijalankan pada tahun ajaran ini.
"Saya imbau pemerintah segera keluarkan keputusan FDS (full day school) dibatalkan," tegas dia kemarin (16/6).
Dia menuturkan dulu pernah pula mengirimkan surat kepada Jokowi terkait wacana full day school yang muncul sekitar Agustus 2016.
Isinya pun berupa penolakan terhadap rencana peraturan pemerintah (PP) tentang pengaturan hari sekolah. "Sampai sekarang PP itu tidak jadi ada," ujar dia.
Kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy masih menuai kontroversi.
- Jasa Raharja Tinjau Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni Lampung
- Dirut Jasa Raharja Dampingi Menko PMK Pantau Arus Mudik dari Command Center
- 4 Menteri Kompak di Sidang PHPU, Bansos Tak Terkait Pilpres 2024
- MK Sudah Kirim Surat Panggilan Resmi kepada 4 Menteri & DKPP
- Gegara Ceramah soal Toa Masjid & Musala, Gus Miftah Disebut Provokator
- Menpora Dito Berharap Sport Centre Sumut Bisa Dimanfaatkan setelah PON XXI 2024