Ternyata, Walikota Perempuan Pertama di Indonesia Seorang Jurnalis

Bukan sembarang wartawan. Pada 1946, Salawati Daud mengirim surat protes kepada Residen Sulawesi Selatan, Kontroler dan Walikota Makassar serta Komandan Terotorial Sulawesi Selatan.

"Ia memprotes pembunuhan sekitar 40 ribu rakyat Sulawesi Selatan," tulis Budi Susanto dkk dalam buku Politik & Postkolonialitas di Indonesia.

Salawati melayangkan surat protes itu bersama tokoh politik perempuan lainnya, yaitu, Ny. Maladjong, Ny. Sikado Daeng Nai dan Ny. Tjongkeng.

Sanusi Dg Mattata di buku Luwu dalam Revolusi menceritakan, Salawati jago pidato. Dan aktif keliling daerah membimbing dan mengajar beberapa remaja perempuan untuk tampil berpidato di depan publik.

Di samping aktivitasnya sebagai wartawan, Salawati aktivis PKR. Dan pada 1948 terpilih sebagai ketua organisasi perempuan PKR.

Nama PKR kesohor di Sulawesi sepanjang revolusi fisik 1945-1949.

Mulanya punya kepanjangan Pusat Keselamatan Rakyat. Didirikan dan dipimpin oleh Sam Ratulangie, beberapa hari setelah menjabat dan menjalankan tugas sebagai Gubernur Sulawesi pertama yang berkedudukan di Makassar, 1945.

10 Oktober 1945, Aruppala mendirikan PKR dengan singkatan Perkumpulan Kedaulatan Rakyat. Hari itu juga, ia memimpin aksi menurunkan bendera Belanda dan menaikkan merah putih pertama kali di Selayar, pulau kecil di Selatan Bulukumba.