Wapres Pastikan BP Batam akan Dipimpin Wali Kota Usai Pilpres

jpnn.com, BATAM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan penetapan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam akan disahkan dalam waktu dekat. Prosesnya kata JK, tinggal menunggu pemilihan umum (pemilu) presiden usai.

"Dalam waktu tidak lama lagi, dualisme bisa diselesaikan dengan penetapan Wali Kota sebagai ex-officio," tutur JK usai mengunjungi Gedung BP Batam didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Selasa (2/4).

"Namun setelah itu (pemilu,red) lah. Biar konsentrasi orang berkampanye. Soal ex-officio ini hanya jabatannya saja. Soal dua lembaga tetap bekerja," tuturnya.

Setelah membahas soal Ex-Officio, JK juga menyinggung singkat soal status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Meski BP Batam sedang dalam masa transisi peralihan kepemimpinan, tapi status FTZ tak akan diutak-atik.

"Soal FTZ, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa didalam, tapi FTZ tetap eksis," katanya sambil diamini oleh Darmin Nasution.

Kepastian status Batam memang sudah lama menjadi perhatian sejumlah asosiasi pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan setiap pergantian Presiden selalu diikuti dengan pergantian kebijakan di Batam, baik itu soal statusnya maupun soal pimpinan BP Batam. Polemik ini terjadi sejak zaman kepemimpinan Presiden Megawati.

"Status FTZ Batam hingga saat ini masih belum jelas. Kami dari pengusaha sebenarnya melihat bahwa FTZ itu terbaik," katanya saat memberikan kata sambutan pada acara Rapat Kerja Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo di Swissbell Hotel, Batam yang dihadiri oleh Wapres JK dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri.

Ucapan Cahya tersebut disambut sorak sorai oleh para peserta acara. Ia kemudian mengatakan KEK yang digadang-gadang menjadi solusi untuk menggairahkan ekonomi Batam belum menunjukkan sinyal positif.