Yasonna Izinkan Muhtar ke Pansus, Begini Reaksi KPK
jpnn.com, JAKARTA - Terpidana pemberi keterangan palsu di persidangan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) Muhtar Ependy bebas melenggang hadir ke Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (25/7) lalu.
Muhtar bisa ke pansus karena mendapat restu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.
Padahal, selain tengah menjalani pidana, Muhtar kini masih berstatus tersangka suap sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) yang tengah disidik KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak berkoordinasi dengan KPK saat memberikan izin kepada Muhtar menjadi narasumber di pansus.
“ME merupakan tersangka yang sedang kami proses saat ini, meskipun sekaligus yang bersangkutan masih menjalani pidananya,” kata Febri kepada wartawan di kantornya, Kamis (27/7).
Dia mengatakan, seharusnya ada koordinasi yang dilakukan Kemenkumham kepada KPK.
Ini mengingat Muhtar masih berstatus tersangka dalam penyidikan yang dilakukan komisi antikorupsi.
“Kami berharap seharusnya ada koordinasi-koordinasi yang dilakukan karena yang bersangkutan sedang menjadi tersangka dan kasusnya sedang ditangani KPK,” katanya.
Terpidana pemberi keterangan palsu di persidangan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) Muhtar Ependy bebas melenggang hadir ke Panitia Khusus
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- KPK Tetapkan eks Pejabat Bea Cukai Sebagai Tersangka Pencucian Uang
- Inilah Dosa SYL, Pakai Duit Suap Buat Kepentingan Keluarga
- Usut Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Periksa Anggota DPR RI