Jumat, 31 Oktober 2014 | 14:39:25
Home / Pemilu / DPR Prioritaskan Ganti Anggota KPU

Senin, 05 Oktober 2009 , 06:31:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampaknya semakin tak berkutik. Bak gayung bersambut, rekomendasi DPR periode 2004?2009 soal penggantian anggota KPU ditindaklanjuti langsung oleh DPR 2009?2014.

"Itu prioritas. Soalnya, tahap pilkada semakin dekat," tutur anggota DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo saat dihubungi per telepon, Minggu (4/10). Rekomendasi itu disampaikan oleh Pansus Daftar Pemilih Tetap (DPT) DPR. FPDIP adalah fraksi yang mendukung rekomendasi penggantian KPU. Tak tanggung-tanggung, FPDIP merekomendasikan agar tujuh anggota KPU saat ini diganti.
M
enurut Arif, menjelang 2010, ada sekitar 246 pilkada yang akan dihadapi KPU. Nah, KPU saat ini memiliki preseden buruk kala melaksanakan Pemilu 2009. Masalah yang muncul akibat kealpaan KPU tidak hanya berasal dari DPT, tapi juga independensi KPU, seperti kasus spanduk, rekapitulasi suara, dan penetapan kursi yang molor. "Kami perlu jaminan dari KPU untuk melaksanakan pilkada dengan baik. Namun, fakta di lapangan lain," terangnya.

PDIP punya alasan kuat soal harus digantinya seluruh komisioner KPU. "Kerja KPU kan kolektif. Kesalahan pun ditanggung bersama," ujar mantan penghubung PDIP dengan KPU semasa pemilu tersebut. Selain itu, masih ada dugaan pelanggaran kode etik. Yakni, KPU tidak mampu melaksanakan pemilu secara transparan, adil, dan imparsial.

Arif menyatakan, sesuai dengan UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, DPR hanya bisa menyampaikan rekomendasi penggantian. Setelah itu, presiden bertugas mengeluarkan SK pemberhentian. Menurut Arif, DPR tidak akan mengajukan perppu. "Kalau disampaikan, seyogianya rekomendasi itu dilaksanakan demi perbaikan kualitas. Kalau (presiden, Red) peduli, (KPU, Red) harus diganti," jelasnya.

Arif menambahkan, sebelum diganti, sebaiknya KPU beriktikad baik untuk mengadakan perubahan. Untuk itu, ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang terkait dengan pembentukan dewan kehormatan (DK). Dewan tersebut dibentuk demi mengusut pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Hingga kini, usul DK tersebut dimentahkan oleh KPU. "KPU sebaiknya membentuk DK. Kalau tidak, KPU akan berhadapan dengan kami (DPR, Red) dan presiden," tegasnya.

Arif menjelaskan, pembahasan terhadap rekomendasi penggantian itu masuk dalam agenda utama. Saat disampaikan rekomendasi, ada sejumlah perbedaan terkait dengan komisioner yang harus diganti. Ada yang merekomendasikan seluruh, ada sebagian, ada juga yang cukup mengganti ketua KPU. "Pembahasan awal kami nanti menyinkronkan komisioner yang layak diganti," ujar dia. (bay/agm)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar