Sabtu, 01 November 2014 | 05:57:56
Home / Nasional / Hukum / Korupsi APBD Libatkan Politisi Lokal

Kamis, 16 September 2010 , 22:49:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA --  Modus korupsi uang APBD di sejumlah daerah masih terus terjadi. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruptions Watch (ICW), Ibrahim Fahmi Badoh, menduga ada keterlibatan sejumlah politisi tingkat lokal dalam perkara-perkara korupsi APBD.

Fahmi mengatakan, dugaan keterlibatan para politisi, dalam kasus korupsi APBD, biasanya dalam level ikut menikmati aliran uang rakyat itu. Para politisi ikut menikmati uang APBD, lanjut Fahmi, biasanya didorong faktor ingin mengembalikan biaya saat kampanye pemilu. "Karena biaya politk tinggi. Saya curiga, para politisi ikut menikmati untuk mengembalikan modal politik," ujar Fahmi kepada JPNN di Jakarta, Kamis (16/9).

Fahmi mengatakan hal tersebut, terkait dengan kasus dugaan korupsi APBD Pemkab Langkat tahun 2000-2007 yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus dengan tersangka mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin yang kini gubernur Sumut itu, sejumlah anggota DPRD Sumut sudah dipanggil hadir di KPK sebagai saksi.

Dijelaskan Fahmi, para politisi juga punya jaringan yang mampu mempengaruhi perencanaan penganggaran di daerah. Jaringan ini akan berupaya mengadakan pos anggaran yang nantinya bisa ikut mereka nikmati. "Yang paling gampang di pos bantuan sosial atau pos penunjang kegiatan dewan," ujar Fahmi, yang kini sedang melakukan penelitian tentang jaringan korupsi di tingkat lokal.

Lebih lanjut disebutkan, modus lain para politisi menggerogoti uang rakyat adalah dengan mengawal perencanaan anggaran, hingga penentuan proyek-proyek. "Proyek-proyek akan diarahkan agar bisa dimainkan para politisi, termasuk pihak swasta yang menjadi kroni-kroninya," imbuhnya. Dengan demikian, tidak mengagetkan jika ada kalangan swasta yang juga dimintai keterangan sebagai saksi di KPK.

Ketika terjadi kongkalikong antara politisi, terutama yang duduk di dewan, dengan para penguasa lokal, maka penyelewengan anggaran menjadi subur. Pasalnya, dewan yang mestinya menjalankan fungsi pengawasan, sudah mandul karena sudah mendapat jatah. "Ketika dewan sudah mandul, maka jaringan koruptor yang ada di birokrasi, semakin leluasa beroperasi. Karena antara politisi dengan birokrasi sudah "tahu sama tahu"," pungkasnya. (sam/jpnn)

Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar