Pemerintah Masih Seleksi Lima Provinsi

JAKARTA - Pemerintah masih melakukan seleksi terhadap lima provinsi yang akan ditunjuk sebagai (pelaksana) pilot project moratorium hutan di Indonesia. Langkah ini guna menindaklanjuti kesepakatan atau LoI (Letter of Intent) antara Indonesia dan Norwegia, mengenai jeda tebang atau moratorium yang akan dimulai pada tahun 2011. Nantinya, bila program moratorium ini sukses, maka pemerintah Norwegia bersedia untuk menggelontorkan dana sekitar USD 1 miliar, guna pelestarian hutan Indonesia sebagai implementasi konsep REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation).

Kepada wartawan, Senin (11/10), di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menargetkan bahwa keputusan daerah mana yang akan ditunjuk untuk melakukan moratorium hutan, akan segera diumumkan pemerintah pada akhir tahun. "Yang akan memutuskannya adalah Bapak Presiden, (tentang) daerah mana yang cocok sebagai pilot project moratorium. Paling lambat akhir Desember 2010 ini akan diumumkan," kata Zulkifli.

Adapun kelima provinsi yang sedang diseleksi pemerintah tersebut, disebutkan Menhut, masing-masing adalah Papua, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Riau, serta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Khusus untuk Riau, moratorium hutan nantinya akan meliputi kawasan hutan alam dengan luas sekitar 700 ribu hektar. Sementara setiap daerah, kata Zulkifli pula, dipilih dengan banyak alasan.

"Papua karena merupakan kawasan hutan penting, masih bagus dan luas. Kalteng karena di sana ada lahan gambut seluas 1.000 Ha. Di Riau, karena kita tahu di sana banyak masalahnya terkait illegal logging. Kaltim juga banyak illegal logging. Sedangkan Aceh, karena di sana ada taman Leuser dan lainnya. Jadi, nanti Bapak Presiden yang akan memilih, mana dari lima provinsi ini yang cocok untuk pilot project moratorium," papar Zulkifli.