Rabu, 16 April 2014 | 11:22:03
Home / Nasional / Upah Pungut Dilarang, Kada Bisa Nikmati Insentif Pajak

Jumat, 05 November 2010 , 06:06:00

RELATED NEWS

JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah telah meniadakan upah pungut bagi kepala daerah.

Namun demikian, kepala daerah dan wakil kepala daerah masih dimungkinkan menerima insentif dari hasil PDRB. Pasalnya dalam PP yang diberlakukan sejak 18 Oktober 2010 itu, diatur pula tentang pihak-pihak di daerah termasuk kepala dan wakil kepala daerah yang dapat menerima insentif hasil pungutan PDRB.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat ditemui usai menutup acara pembekalan bagi kepala daerah di kantor Badan Litbang Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (4/11) petang, menyatakan, aturan baru itu memang memungkinkan daerah menerima insentif dari pungutan PDRB. Insentif itu diberikan untuk mendongkrak kinerja instansi pemungut, menambah semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Pemda, menambah pendapatan daerah, serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakaat.

Hanya saja Mendagri dengan tegas membantah jika aturan baru itu disebut sebagai hasil daur ulang aturan tentang upah pungut. “Sekarang lebih jelas, karena ada batasannya. Insentif itu bukan upah pungut. Bahkan Mendagri saja tak terima itu lagi. Pejabat Polri tak ada lagi. Betul-betul untuk aparat daerah,” tandas Mendagri.

Namun merujuk pada PP 69 Tahun 2010, pada pasal 3 ayat (2) dirincikan pihak-pihak penerima insentif yaitu pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut PDRB; Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; serta pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut PDRB.

Namun tidak semua kepala daerah/wakil kepala daerah maupun Sekda bisa menerima insentif. Pasalnya, khusus insentif untuk kepala daerah/wakil kepala daerah dan sekda hanya diberlakukan untuk daerah yang belum memberlakukan remunerasi.

Lebih lanjut dalam aturan baru itu ditetapkan pula bahwa insentif paling tinggi untuk provinsi adalah 3 persen dari setiap rencana penerimaan PDRB di APBD. Adapun untuk kabupaten/kota, insentifnya dipatok maksimal 5 persen.

Selanjutnya, besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya. Untuk daerah yang menerima PDRB di bawah Rp 1 triliun per bulan, insentif yang diberikan paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Sedangkan di daerah yang realisasi PDRB setiap bulannya antara Rp 1 triliun hingga Rp 2,5 triliun, insentifnya paling tinggi 7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Untuk daerah dengan realisasi PDRB bulanan antara Rp 2,5 triliun hingga Rp 7,5 triliun, insentif yang bisa diberikan paling tinggi 8 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Sedangkan daerah dengan realisasi bulanan PDRB di atas Rp 7,5 triliun, insentifnya paling tinggi 10 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Adapun yang dimaksud tunjangan melekat, dalam penjelasan PP 69 Tahun 2010 disebutkan, tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.(ara/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 23.11.2010,
        17:43
        yunus
        dimohon dengan hormat kepada BPK RI tolong diperiksa surat pertanggung jawan(SPJ) pemberian insentif/upah pungut di seluruh Daerah,insentif adalah sebagai motipasi untuk meningkatkan kinerja pegawai terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,jangan sampai insentif ini hanya dinikmati kalangan pejabat saja sementara staf pelaksana yang justru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemungutan pajak lagi-lagi gigit jari.kemana saja menguapnya insentip tersebut,,,?!
      2. 22.11.2010,
        20:28
        anton
        teknis perhitungan pembagian upah pungut untuk staf pns tidak jelas,kami pns pemungut pajak daerah hanya menerima 0,1 persen saja dari gaji pokok,jika membaca permenkeu besaran upah pungut yang diterima berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat(maximal 5-6 kali gaji sesuai kemampuan daerah)di dalam permenkeu tidak mnyebutkan angka minimal yang harus diberikan ke PNS berdasarkan pangkat dan golongan,hal ini dimanfaatkan bagi pejabt kepala dinas pemungut dalam memberikan upah pungut kepada stapnya seminimal mungkin, apakah dibenarkan jika pemberian upah pungut tsb dihitung berdasarkan gaji pokok x 0,1 persen.
      3. 06.11.2010,
        00:39
        Lingkar madani
        Setelah membaca PP 69 tahun 2010 tentang pemberian dan pemanfataan insentif pajak retribusi daerah, maka saya berkesimpulan bahwa PP tersebut masih kurang dalam beberapa hal :

        1. Seharusnya pada pasal 4 ayat 2 dimuat kalimat bahwa insentif selain untuk meningkatkan pendapatan, kinerja dan semangat pegawai serta peningkatan pelayanan pada masyarakat seharusnya juga di maksudkan untuk memberantas pungli dan mengamankan kebocoran anggaran negara.

        2. Pada Pasal 6 dan Pasal 7 tidak hanya memuat prosentase dan besaran insentif berdasar realisasi Pajak dan Retribusi Daerah saja, hal ini akan memicu kerawanan distribusi insentif itu sendiri. Pemberian insentif seharusnya mengatur juga secara jelas besaran nominal berdasarkan jabatan, golongan ruang pangkat dan jabatan serta pendidikan dan masa kerja PNS tersebut agar tidak dipermainkan oleh peraturan gubernur/walikota dan bupati serta akan terjadinya KKN antara instansi pusat dan daerah diluar instansi pemungut pajak.

        3. Ada berita bahwa PHL/honorer akan diberi insentif juga. Hal ini akan melanggar aturan kepegawaian dikarenakan PNS dengan PHL dua hal yang berbeda. Insentif diberikan untuk PNS yang berarti pegawai negara yang sah menurut Undang-undang dan aturan tentang PHL sekarang telah dihapus.

        4. Kepala daerah dan Sekda tidak berhak mendapatkan karena yang bertanggung jawab adalah Menkeu. Dalam PP tersebut Menkeu seharusnya ikut menandatangani dan sekaligus menerbitkan Permenkeu agar aturan insentif dapat seragam di seluruh Indonesia berdasar realisasi PAD masing-masing daerah serta jabatan struktural, fungsional khusus dan umum, golongan ruang kepangkatan, masa kerja dan tingkat pendidikan dan tata cara teknis pemanfaatannya sehingga tidak menimbulkan distorsi lagi untuk yang kedua kalinya di masa yang akan datang.

        5. Dalam pasal 3 huruf .e disebutkan 'pihak lain yang membantu'. Hal ini juga akan menimbulkan misinterprestasi/kerancuan dalam pelaksanaan nanti. Mohon agar huruf e. ini diperjelas / dihapus.

        6. Bukti pembayaran insentif tiap triwulan dilaporkan kepada Inspektorat dan BPK.

        7. Peraturan gubernur/walikota dan bupati harus disampaikan secara tertulis kepada penerima insentif, dan juga disampaikan kepada Inspektorat dan BPK dengan tembusan KPK.

        8. Rumusan/hitungan yang menghasilkan nilai pembagian insentif harus disampaikan secara tertulis kepada penerima insentif, dan juga disampaikan kepada Inspektorat dan BPK dan KPK

        9. Dalam menganalisis kembali PP tersebut, Kemendagri harus berkoordinasi dengan KPK agar tidak terjadi kesalahan lagi di masa yang akan datang

        Harapan kami agar KPK dan Menteri Keuangan menganalisis dan mengkoreksi kembali PP tersebut sesegera mungkin agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari.