Rabu, 23 Juli 2014 | 16:53:38
Home / Nasional / Hukum / Hakim MK Akui Terima SMS Suap

Senin, 29 November 2010 , 06:06:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Isu suap hampir selalu ada di setiap perkara sengketa pilkada yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim konstitusi Akil Mochtar mengakui namanya selalu dicatut dalam setiap isu suap yang disebar melalui SMS. Jika nilai duit dari semua SMS (short message service) itu dijumlah, Akil "menerima" duit suap Rp 70 miliar.
 
Akil menuturkan, SMS-SMS tersebut biasanya beredar di antara para pihak yang beperkara di MK hingga sampai ke ponselnya. Hakim-hakim yang disebut dalam SMS gelap itu, kata dia, bervariasi. Terkadang menyebut nama Maria Farida Indrati dan Hamdan Zoelva. Namun, jika dibandingkan dengan dua hakim tersebut, nama Akil paling sering disebut. Bahkan, pada perkara sengketa pilkada yang tidak dia tangani pun, Akil ditulis menerima suap. "Dalam SMS, selalu ada nama saya. Saya juga heran," katanya di Jakarta, Minggu (28/11).

Pada pilkada Simalungun, misalnya. Dia disebut memeras bupati untuk memenangkan perkaranya. Dalam SMS tersebut, Akil disebut menegosiasikan duit sogokan hingga tercapai kesepakatan Rp 1 miliar. Yang aneh, kata dia, dirinya memaparkan konsep putusan perkara uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dan Susno Duadji. "Apa relevansinya dengan dua putusan itu? Ini kan perkara pilkada," katanya.

Akil mengatakan, isu-isu tersebut umumnya muncul ketika MK menangani perkara pilkada dari daerah Indonesia Timur, terutama Papua. Bahkan, dia pernah menerima SMS yang mengatakan bahwa massa pendukung calon tertentu akan pindah kewarganegaraan Papua Nugini jika MK tak membela mereka. "Di perkara-perkara pilkada sebelumnya tidak ada SMS seperti ini," ujarnya.
 
Jumlah suap dalam SMS tersebut bervariasi. Bahkan, ada calon yang mengklaim memberikan duit suap Rp 20 miliar. "Biaya pilkada saja tidak sampai Rp 20 miliar, masa calon mau menyuap Rp 20 miliar. Kalau jumlah suap dari SMS-SMS tersebut ditotal, saya berarti sudah menerima Rp 70 miliar," tuturnya.
 
SMS-SMS tersebut biasanya diteruskan Akil ke Ketua MK Mahfud M.D. Itu dilakukan agar ada penanganan terhadap isu tersebut. "Kami sebenarnya gerah terhadap isu seperti ini. Tapi, bagaimana lagi. Inilah risiko menjadi hakim," katanya. (aga/c4/iro)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar