Jumat, 28 November 2014 | 01:17:11
Home / Nasional / Politik / Peraturan Internal Suksesi Sultan Masuk Rumusan RUUK

Jumat, 21 Januari 2011 , 05:50:00

JAKARTA - Konsep Paugeran atau peraturan internal pergantian kekuasaan di Keraton Jogjakarta, nampaknya bakal masuk Rancangan Undang-undang Keistimewaan Jogjakarta. Sejumlah anggota Komisi II DPR menilai, konsep paugeran sebaiknya dimasukkan demi menjawab kegelisahan pemerintah atas cara penetapan Gubernur Jogja.

"Konsep pemilihan kan sudah ada, konsep paugeran itu perlu dimasukkan juga," kata Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (20/1).

Perlu diketahui, konsep paugeran merupakan peraturan internal keraton yang mengatur tata cara suksesi kepemimpinan Sultan Jogja. Menurut Ganjar, konsep yang sudah berlaku lebih ratusan tahun itu, layak perlu dirumuskan sebagai konsep RUUK Jogja. "Konsep itu kan 150 tahun lebih tua dari negara kita, makanya harus dimasukkan," kata Ganjar.

Dengan memasukkan konsep paugeran, maka aspirasi masyarakat Jogja bisa tersalurkan. Ganjar menyatakan, pemerintah nantinya supaya bisa memahami jawaban sebenarnya atas konsep penetapan. Sehingga, perdebatan atas posisi penetapan ataupun pemilihan bisa berjalan lebih jelas. "Ini kan menyangkut aspirasi warga, sehingga yang berlaku adalah Jogja saja," sebut Ganjar.

Anggota Komisi II DPR Agus Purnomo menambahkan, masuknya konsep paugeran ke draf RUUK Jogja tidak bertentangan dengan konstitusi. Pemerintah selama ini selalu berpedoman pada ketentuan pasal 18 ayat 2. Nah, sejumlah fraksi di Komisi II nantinya akan mengusulkan konsep paugeran berdasarkan pasal 18 ayat 4. "Kalau kita menatap kekhususan Jogja, pasal pemilihan tidak berlaku," kata dia secara terpisah.

Ketentuan pasal 18 ayat 4, kata Agus, mengakui keistimewaan daerah. Konsep paugeran nantinya akan membongkar seluruh usulan pasal gubernur utama dan gubernur sebagaimana tercantum dalam draf usulan pemerintah. "Kita harus mulai dari nol, kan orangnya berbeda, aktornya berbeda," sebut Agus.

Dengan perbedaan itu, maka nantinya diharap ada titik temu atas konsep yang akan dirumuskan. Menurut Agus, fraksi pendukung konsep pemerintah sebaiknya tidak terlalu merisaukan usulan dimasukkannya paugeran itu. "Apalagi sekarang ada setgab. Dulu peluangnya dia lebih kecil, dan bisa menghambat, kalau sekarang peluangnya besar, kenapa nggak fight," tandasnya.

Komisi II, kemarin, telah menyelesaikan jadwal tahapan pembahasan RUUK Jogja. Mereka menargetkan, sejak dimulai pembahasannya pada 26 Januari nanti, RUU sudah akan bisa diselesaikan pada 7 atau 8 April 2011. "Dalam pembahasan, semua akan dilibatkan, termasuk DPRD setempat," ujar Ketua Komisi II Chairuman Harahap, usai rapat.

Dia menyatakan, sebanyak mungkin pihak akan dilibatkan agar RUU tersebut nantinya memiliki sandaran sosiologis dan filosofis yang kuat.  Terkait teknis pembahasan, Chairuman mengungkapkan, kalau pembahasan RUUK Jogja nanti akan kembali dimulai dari awal. Bukan hanya pembahasan untuk mekanisme pengisian jabatan gubernur semata. "Banyak hal yang perlu dibahas, semua akan dimulai dari awal," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sebagaimana diketahui, jabatan Sri Sultan HB X ssebagai gubernur sebenarnya telah habis 9 Oktober 2008 lalu. Namun, oleh pemerintah pusat melalui keputusan presiden, jabatan tersebut dipepanjang tiga tahun, atau berakhir 9 Oktober 2011 nanti. (bay/dyn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar