Peraturan Internal Suksesi Sultan Masuk Rumusan RUUK
Ditarget Selesai April 2011
Jumat, 21 Januari 2011 – 05:50 WIB
JAKARTA - Konsep Paugeran atau peraturan internal pergantian kekuasaan di Keraton Jogjakarta, nampaknya bakal masuk Rancangan Undang-undang Keistimewaan Jogjakarta. Sejumlah anggota Komisi II DPR menilai, konsep paugeran sebaiknya dimasukkan demi menjawab kegelisahan pemerintah atas cara penetapan Gubernur Jogja.
"Konsep pemilihan kan sudah ada, konsep paugeran itu perlu dimasukkan juga," kata Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (20/1).
Perlu diketahui, konsep paugeran merupakan peraturan internal keraton yang mengatur tata cara suksesi kepemimpinan Sultan Jogja. Menurut Ganjar, konsep yang sudah berlaku lebih ratusan tahun itu, layak perlu dirumuskan sebagai konsep RUUK Jogja. "Konsep itu kan 150 tahun lebih tua dari negara kita, makanya harus dimasukkan," kata Ganjar.
Dengan memasukkan konsep paugeran, maka aspirasi masyarakat Jogja bisa tersalurkan. Ganjar menyatakan, pemerintah nantinya supaya bisa memahami jawaban sebenarnya atas konsep penetapan. Sehingga, perdebatan atas posisi penetapan ataupun pemilihan bisa berjalan lebih jelas. "Ini kan menyangkut aspirasi warga, sehingga yang berlaku adalah Jogja saja," sebut Ganjar.
JAKARTA - Konsep Paugeran atau peraturan internal pergantian kekuasaan di Keraton Jogjakarta, nampaknya bakal masuk Rancangan Undang-undang Keistimewaan
BERITA TERKAIT
- BSI Maslahat Menebar Kebaikan Ramadan Rp 11,24 Miliar
- Kejagung Terus Menelusuri Aset-Aset Harvey Moeis
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Solusi Masalah Honorer Tercecer dari Pejabat
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kementerian PUPR, Tenaga Teknis Paling Banyak
- Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Pak Imron Bicara Peluang Seluruh Honorer
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Wajib Simak, Ada Info Penting Perincian PNS & PPPK, Jumlah Formasi Terbanyak