Jatah Kepala Daerah Harus Lewat APBD

JAKARTA - Upah pungut untuk para kepala daerah memang sudah tidak dilarang. Meski demikian, para kepala daerah masih tetap bisa memperoleh penghasilan tambahan dari insentif hasil penarikan pajak dan retribusi daerah.

Direktur Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Bambang Pamungkas, menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi upah pungut. Meski demikian, ada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memungkinkan kepala daerah menerima insentif dari hasil penarikan pajak dan retribusi di daerah.

Bambang juga mengatakan, kini sudah ada PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Dalam PP itu, kepala daerah tidak sembarangan bisa mengambil uang hasil pajak dan retribusi daerah.

"PP 69 Tahun 2010 jika dilihat ada amanahnya, kepala daerah dapat diberikan insentif. Tapi jika kita coba lihat apakah itu sama dengan upah pungut" Itu berbeda. Insentif ini berkaitan dengan kinerja dan pembagiannya berbeda antardaerah. Insentif sesuai kemampuan daerah. Ini dilakukan untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja," kata Bambang di kantor Kemendagri, Jumat (21/1).