Kemendagri Khawatirkan Politik Dinasti di Daerah
Kamis, 10 Februari 2011 – 06:06 WIB
JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkhawatirkan fenomena politik kekerabatan yang marak di daerah. Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, menyatakan, politik kekerabatan lebih berpeluang menimbulkan dampak negatif dan merusak tata pemerintahan.
Diah menunjuk beberapa contoh politik kekerabatan yang marak di daerah saat Pemilukada. Misalnya suami-istri maju sebagai calon dalam Pilkada. "Apa itu pas? Enggak benar itu,” kata Diah kepada wartawan di kantornya, Rabu (9/2) sore.
Baca Juga:
Diah tak menampik jika setiap orang memiliki hak politik untuk dicalonkan. Namun menurutnya, semua tetap harus disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas. Pasalnya, jangan sampai hanya karena mengutamakan keluarga dan kerabat dekat, namun berimbas buruk pada tata kelola pemerintah daerah.
”Bagaimana sistem pemerintahan kita yang sudah tertata dengan baik bisa menjadi lebih baik kalau dengan mudahnya politik kekerabatan masuk,” ulasnya.
JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkhawatirkan fenomena politik kekerabatan yang marak di daerah. Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni,
BERITA TERKAIT
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi
- Era Anna Muawanah Bojonegoro Raih Prestasi Terbaik Ketiga Nasional EPPD 2023
- Pentingnya Literasi Keuangan untuk Menghindari Jebakan Pinjol
- Cegah Lobi-Lobi, Tuntaskan Kasus Emas Secepatnya!
- Polda Aceh Memastikan Penerimaan Anggota Polri Transparan
- Prudential Indonesia-Syariah Pertahankan Kepemimpinan di Industri Asuransi Jiwa